RTS Program RTLH Kecamatan Labuan Keluhkan Kurangnya Bahan Bangunan

Pandeglang, JAPOS.CO – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten tahun 2018 telah menggulirkan dana untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Dalam progam tersebut Setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapatkan anggaran sebesar Rp.50 juta, namun dalam pelaksanaan hanya sebatas menguntungkan pihak tertentu. Pasalnya dalam pelaksanaan tersebut RTS banyak mengeluhkan adanya pengiriman matrial yang tidak bisa mencukupi sehingga membuat setiap RTS harus berusaha menutup kekurangan bahan bangunan demi menyelesaikan bangunan tersebut, seperti yang terjadi di Desa Banyu Mekar, Kecamatan Labuan. 

Saripudin salah satu RTS yang di Desa Banyu Mekar, Kecamatan Labuan saat ditemui menjelaskan bahwa RTLH yang diterima tidak sesuai saat sosialisasi. Pada saat sosialisasi di sampaikan bahwa setiap Rumah Tangga Saran (RTS) taunya hanya terima kunci, namun prakteknya tidak seperti itu. Ternyata saat pelaksanaan masih juga harus membeli kekurangan bahan bangunan tersebut. 

Saya bingung kenapa menerima bantuan program RTLH, bukannya tentram tapi malah susah. Pasalnya saya malah di lilit utang karena saya harus dituntut untuk membeli kekurangan bangunan, seharusnya pemerintah paham bahwa saya ini kan orang gak punya, makan aja susah, boroboro harus membeli matrial untuk bangunan, ucapnya. 

Saat di tanya bahan apa saja yang dibeli dan totalnya berapa, Saripudin menjawab,”Banyak kekuranganya dan saya pun mencari pinjaman kesana kemari untuk beli pasir, semen, gagading, genting karena saya gak mampu beli baru terpaksa saya beli bekas. Totalnya hampir Rp.3 jutaan. Jadinya tetep aja terima kunci, ya terima utang,” pungkasnya.

Menanggapi ha ltersebut, Mukri Adiaksa aktivis LSM RP NKRI mengatakan,”Melihat hal tersebut tidak bisa dibiarkan, apalagi RTS tersebut juga tidak menandatangani bukti penerimaan barang yang diterimanya. Secara tidak langsung sudah jelas tidak transfaran dan akan mempersulit untuk mengkontral berapa jumlah bahan bangun tersebut apabila di uangkan. “Intinya sesuai gak sama anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut,” ucap Mukri. 

Lanjut Mukri, kalau kita rinci dari anggaran yang mencapai Rp.50 juta, kecil kemungkinan RTS sampai harus ada pengeluaran untuk membeli kekurangan matral tersebut. 

“Saya menduga anggaran yang di kirim dalam betuk bahan bangunan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah dan ini tidak bisa dibiarkan. Saya berharap pihak instansi yang terkait agar bertindak tegas untuk diadakan audit, apabila terbukti ada penyimpangan oknum yang terlibat di dalamnya harus di proses sesuai hukum yang berlaku, sehingga bisa membuat efek jera bagi oknum yang diduga melakukan penyimpangan anggaran tersebut, pungkas Mukri. (Aan)

 193 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *