Ilegal Logging Masih Jadi Catatan Kelam Provinsi Jambi Tahun 2018

Jambi, JAPOS.CO – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Akhmad Bestari mengatakan dari 10 kasus perambahan tersebut dengan rincian 8 kasus P21, 1 kasus P19 dan 1 kasus dipenyidikan. Nampaknya Ilegal logging masih menjadi kasus utama yang kerap terjadi, dari 8 kasus P21 tersebut 6 kasusnya berupa ilegal logging. 

Akhmad mengatakan, selama tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menangani 10 kasus perambahan hutan. Meski sudah ada penindakan hukum bahkan vonis, tetap saja masih adanya kasus perambah hutan. 

Dirinya menyebut bahwa data tertinggi terkait ilegal logging masih terdapat di Kabupaten Tebo. “Bukan berarti daerah lain tidak ada tetapi masih dominan di Tebo. Kasus yang baru kami tangani kemarinpun dari Merangin tetapi dokumennya menggunakan dokumen Tebo,” ujar Akhmad saat dikonfirmasi. 

Terbaru pada tahun ini, kata Akhmad, juga terdapat satu proses tangkapan mobil bermuatan kayu ilegal di wilayah kabupaten Merangin, yang tahapnya masih penyidikan dan tersangka sudah ditahan.”Barusan yang kita sita ada 36 kubik kayu. Jadi tergantung alat muatnya. Kalau yang sudah-sudah itu sekitar 12 sampai 13 kubik,” jelasnya. 

Sedangkan untuk jenis kayu yang paling banyak dicari, Akhmad menyebut berupa rimba campuran seperti kayu meranti, bulian dan rengas. Serta tergantung pasar dan ketersediaan kayu di dalam hutan itu sendiri. 

Berbagai upaya penindakan gencar dilakukan, selain melakukan razia, Akhmad menyampaikan juga perlunya pendampingan akan sistem tata kelola kayu yang baik itu seperti apa.  

Selain itu, Ia juga menjelaskan, ada 2 mekanisme penanganan konflik yaitu jika konflik terjadi dalam kawasan hutan maka penyelesaian melalui kehutanan sosial namun ketika konfliknya terkait pelepasan kawasan hutan maka melalui proses Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 

Dia mengatakan, sebenarnya ada aturan yang melegalkan masyarakat sekitar memanfaatkan kawasan hutan. Namun, masih banyak yang tidak memahami hal tersebut. “Tentang program itu, ada juga penolakan. Ada aturan-aturan yang harus diikuti masyarakat, batasan-batasan pemanfaatan hutan. Kami terus sosialisasikan hal ini,” sampainya. 

Sementara luas lahan perhutanan di Provinsi Jambi sendiri, Akhmad menyebut sebanyak 2,1 juta hektar atau 42 persen dari luas provinsi Jambi yang capai 5 juta hektar. “Ini permasalahannya memang komplek sekali, luas hampir separuh Provinsi Jambi,” bebernya. 

Bicara mengenai kondisi kehutanan di Jambi, diakui Akhmad tidak dapat dipungkiri bahwa mulai memprihatinkan. Hal itu disebabkan oleh perambahan hutan, kebakaran hutan dan ilegal logging. “3 hal ini yang tengah kita selesaikan, sesuai mekanisme-mekanisme yang ada,” tandasnya. (Rizal)

 

 217 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *