Mendagri RI : Dalam Musrenbang Provinsi Sumut 2018-2023 Lakukan Pelaksana Tugas Jika OPD Tidak Merealisasikan Program Kepala Daerahnya

Medan, JAPOS.CO – Musrenbang RPJMD provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2023, digelar sesuai amanat Permendagri  86 tahun 2018 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Maka Musrenbang Provsu yang dilaksanakan, Selasa (22/1) pukul 09.00 wib di hotel Tiara convention center, Jln Cut Mutia  Medan.

Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumut ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri  RI Tjahjo Kumolo, dihadiri oleh Wagubsu Musa Rajeksah, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi, Kepala BPKAD Karo Andreasta Tarigan serta  seluruh walikota/Bupati Se-Sumatera Utara.

“Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Sumut tahun 2018-2023 RPJMD  adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang akan diterapkan di daerah masing-masing  yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” ujar Mendagri RI Tjahjo Kumolo.

Mendagri RI Tjahjo Kumolo berpesan semisal ada ASN (Apratur Sipil Negara) yang tidak mampu merealisasikan janji kampanye visi dan misi Kepala Daerahnya, maka jabatan ASN itu silahkan dibuat Pelaksana Tugas (Plt) saja, jangan pernah ragu, jika tidak tahu aturannya boleh konsultasi ke Mendagri.

“Nah  disini perlu sekali  peran para Sekda dan Bappeda sebagai ujung tombak di setiap  daerah masing-masing dalam menjabarkan apa saja program Kepala Daerahnya kepada ASN agar ter-implemintasi dan menyentuh bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH mengapresiasi pernyataan Mendagri RI dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi Sumatera Utara. “Ke depan Musrenbang ini dapat dijadikan dalam pedoman untuk berkonsolidasi dan membuang racun-racun yang sudah melekat dalam tubuh ASN Kabupaten Karo,” ungkap Terkelin.

“Menyahuti kinerja ASN Yang disinggung oleh Mendagri tadi, Kabupaten Karo sendiri sudah melakukan beberapa evaluasi dan membuat surat teguran/pernyataan terkait kinerja OPD (organisasi perangkat daerah) dan itu sebagai bahan pertimbangan baperjakat selanjutnya. Masih layak atau tidak posisi Jabatannya. Kita setuju, apabila ada OPD tidak bisa menyesuaikan dan melaksanakan program janji kepala daerahnya, menurut Mendagri RI dalam pidatonya, agar dibuat  Pelaksana Tugas (Plt) kita apreisasi,” tegas Terkelin.

“Iya, dalam waktu dekat kita akan adakan evaluasi, sebelumnya sudah kita sampaikan kepada Sekda Drs kamperas Terkelin Purba selaku ketua Baperjakat agar meminta pertanggungjawaban kinerja setiap OPD secara tertulis. Ini penting ketika saatnya tiba, tidak sulit lagi untuk mempertimbangkan sesuatunya, menurut regulasi dan mekanisme,” tambahnya.

“ Sudah sering saya  mengingatkan kepada OPD, agar dapat menyesuaikan dengan pimpinan, bukan pimpinan yang menyesuaikan terhadap OPD, terlebih slogan sudah menggaung  bagi yang mampu merealisasikan ayo peduli, ayo ihklas, ayo bersih. Maka sukses sebagai kader untuk jabatan selanjutnya, saya tidak mau OPD hanya sebagai pengikut,” pungkas Terkelin.(Jhonranes Tarigan)

 235 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *