Kegiatan Peningkatan/Rehab Jaringan Rawa Tidak Sesuai RAB. Ini Yang Akan Dilakukan Oleh Bahtiar dan Warga

Kualatungkal, JAPOS.CO – Warga bertanya-tanya atas pencairan dana kegiatan peningkatan/rehab jaringan rawa Kecamatan Bram Itam, sebab kerjaan tersebut tidak layak dicairkan hingga 100 %. 

Di dalam pekerjaannya rekanan banyak sekali mengurangi volume pekerjaan, diantaranya volume panjang dan lebarnya, barak kerja tidak ada, pipa saluran air seharusnya dipasang dengan ukuran 10 ternyata dilokasi pekerjaan hanya dipasang dengan ukuran 8, tebang, tebas dan pembersihan lokasi tidak dilakukan dan masih banyak lagi yang tidak sesuai di RAB, namun kegiatan tersebut tetap dicairkan 100% oleh dinas PUPR bidang SDA menggunakan Dana APBD 2018 dengan nilai kontrak Rp. 608.301.000.00, Volume 1,5 km Normalisasi 3,5 KM Tanggul, total Volume 5 KM, Kons. Pengawas CV. Karina Plan. 

Tampak jelas rekanan Kons. Pengawas dan Dinas terkait terindikasi bersekongkol untuk merugikan keuangan daerah, sebab kerjaan yang tidak mengikuti aturan di dalam RAB namun tetap dicairkan 100% oleh pihak terkait. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat dan para penggiat yang ada di Kabupaten Tanjab Barat. 

Menurut Arul warga Kecamatan Bram Itam mengatakan, sebelumnya masyarakat setempat mengingatkan rekanan agar mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam gambar (RAB), namun kalau kita perhatikan dilokasi pekerjaan, rekanan kayaknya bekerja semau-maunya saja, kita sebagai warga sekitar juga kecewa, karena dikerjakan tidak sesuai dengan RAB namun masih bisa cair 100 % tanpa ada pemeriksaan dari dinas terkait. 

“Kami sangat berharap kegiatan seperti ini maunya ada yang melaporkan kepihak yang berwajib, agar di proses sesuai dengan kesalahannya, kalau bisa rekanan, dinas terkait dan Kons. Pengawas harus diberi efek jera, agar mereka tidak berani lagi macam-macam untuk bersekongkol merugikan keuangan daerah. Harapan kami ini mudah-mudahan terkabulkan, kami dari warga setempat akan mendukung pihak penggiat jika ada yang mau melaporkan pekerjaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Kami juga siap untuk menjadi saksi, kalau untuk perbuatan persekongkolan seperti ini, 24 jam kami siap untuk mendampingi penggiatan melaporkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini memang pinta dan harapan para warga agar pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan sesuai dengan RAB, tapi nyatanya apa, pekerjaan tidak beres, omongan para warga juga diabaikan oleh rekanan dan pihak terkait,” papar Arul warga sekitar. 

Di tempat yang terpisah, Ketua LSM LP3TKJ Kualatungkal Bahtiar (21/1) menjelaskan kepada Japos.co, seharusnya dinas terkait turut memeriksa pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh, ini malah sebaliknya, mereka hanya turun ke lokasi pekerjaan tetapi hanya mampir di rumah pak Rt. Setelah mereka menyantap kelapa muda di rumah pak Rt, lalu para oknum dinas terkait tersebut tidak jadi memeriksa pekerjaan di lokasi itu, malah langsung mereka pulang kembali ke Kualatungkal. Memang sangat disayangkan kenapa pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spek ini kok bisa cair sampai 100 %, dan juga lolos dari pengwasan Kons Pengawas, serta Dinas terkait, padahal mereka kan sudah mendapatkan mandat dari Bupati Tanjab Barat untuk mengawasi pembangunan yang ada di wilayahnya. 

Lanjutnya, sejumlah awak media yang melakukan investigasi dilokasi pekerjaan proyek ini memang benar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kali ini memang benar-benar parah, kalau saya lihat pekerjaan normalisasi tersebut sangat tidak layak sekali kalau dicairkan sampai 100 %, seharusnya peran pengawasan wajib membantu masyarakatnya agar tidak menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB), bukan hanya diam dan tutup mata, itulah fungsi dan peran. Tunjukanlah pengawasan terhadap pekerjaan proyek di wilayahnya agar dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, itu lah salah satu fungsi dari pengawas, ini malah sebaliknya, bekerja sama dengan rekanan ingin merugikan keuangan daerah. 

“Kegiatan ini secepatnya akan saya laporkan ke pihak Tipikor terdekat dengan beberapa alat bukti yang lengkap. Kegiatan ini memang harus saya laporkan, agar mereka semua mendapatkan efek jera dan juga agar tidak terjadi lagi di kemudian hari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti ini. Mememang benar pihak berwajib harus memberi efek jera kepada rekanan, Kons. Pengawas dan Dinas terkait, mereka memang harus diberi pelajaran yang setimpal, karena mereka bersekongkol untuk merugikan keuangan Daerah,” sebut Bahtiar Ketua LSM LP3TKJ Kualatungkal. (tenk)

 296 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *