DPRD Babel Pertanyakan Harga Sawit dan Karet di Pulau Bangka Sangat Murah

Bangka Belitung, JAPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) panggilan Kepala Dinas Pertanian Babel dalam rangka mempertanyakan harga sawit dan karet di pulau Bangka yang dibeli murah, padahal Pemerintah Pusat sudah 0 % pajak pengiriman CPO dan karet bisa dicampur dengan aspal, Senin (21/1) di ruang Badan musyawarah DPRD Babel.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigujaya dalam pemaparannya mengatakan berdasarkan pertemuan kami dengan kementerian bidang perekonomian mengatakan pajak pengiriman CPO sudah nol persen.

“Kami sudah menayangkan langsung kepada Kementerian Bidang Perekonomian bahwa Pemerintah Pusat sudah me-nolkan pajak pengiriman CPO dan kebijakan pemerintah pusat ini harus berdampak di daerah-daerah,” sebutnya.

Tapi kenapa di pulau Bangka harga sawit dibeli dengan harga sangat murah sekitar Rp.600 – 700 berbeda dengan yang ada di Pulau Belitung bisa campai Rp.1.200 rupiah.

“Kami melihat ada apa dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang sangat besar tapi belum berdampak positif bagi petani sawit di Pulau Bangka, ada apa ini? Tanya Ketua DPRD Babel.

Jadi DPRD Babel menilai kebijakan presiden ini belum berdampak positif bagi petani sawit yang ada di Babel khususnya Pulau Bangka yang masih dibeli dengan murah oleh pengusaha.

“Seperti apa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pengusaha sawit yang ada, kenapa harga buah sawit segar dibeli murah di Pulau Bangka padahal di Belitung sangat tinggi,” tegasnya. 

DPRD Babel juga menyatakan kenapa pihak eksekutor dan seperti apa langkah langkah provinsi Babel untuk menaikan harga sawit di petani.

“Kita bicara data bukan bicara asumsi karena data ini dari kementerian koordinator bidang ekonomi,” sebutnya. 

Didit juga menegaskan tidak hanya sawit tapi bagaimana meningkatkan harga karet yang saat ini digunakan untuk pencampuran aspal dengan karet.

“Kenapa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka tidak melihat pilot project yang berada di Sumatera yang sudah mengunakan teknologi ini,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi dari Menko Perekonomian kita lebih banyak mengambil di Korea padahal Provinsi Babel juga salah satu penghasilan karet.

“Ada apa Babel sebagai penghasil karet tidak dilirik oleh Pemerintah Pusat untuk pilot project pencampuran karet dengan aspal,” sebutnya.

Jika harga karet lebih mahal bisa mencapai harga Rp.5 juta. Padahal jika harga sawit dan karet ini mahal maka akan ada kesejahteraan masyarakat Babel.

“Kenapa harga hasil pertanian di Babel ini tidak naik naik walaupun kebijakan pemerintah pusat yang mendukung dan bernilai tinggi. Ini hasil survey tim yang dibentuk oleh DPRD Babel,” pungkasnya. (Oby)

 181 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *