Ahli : Belum Ada Putusan Perdata Maka Kasus Pidana Ditangguhkan, Jika Dipaksakan Menjadi In Konsisten

Jakarta, JAPOS.CO – Kuasa hukum terdakwa Sudarto,Coki TN Sinambela dan  Syuratman Usman hadirkan empat saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/1).

Keempat saksi tersebut dihadirkan kehadapan Majelis Hakim, Sutukna yakni Ahli Pidana Dekan Fakultas UI DR. Flora Dianti, SH MH, Teguh Waluyu, Ida Farida dan Marimin.

Sebagai informasi, sebelumnya masuk gugatan perdata bahwa ahli waris menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dikabulkan tentang sebidang tanah yang saat ini diperuntukan Kantor Samsat Jakarta Timur.

Tanah seluas 29.000 meter persegi di Jln D.I. Panjaitan Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur yang dimenangkan pihak ahli waris Ukar bin Kardi dalam kasus perdata tersebut.

Dalam persidangan kali ini, saksi ahli pidana, Flora Dianti menjelaskan dalam perkara pemalsuan surat-surat tanah seluas 29000 meter persegi ini perkara pemalsuan surat tanah harus ditangguhkan dikarenakan perkara perdata tengah berlangsung.

Menurut Flora, putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa apabila belum ada putusan dalam perkara perdata maka hakim pidana menangguhkan perkara pidana. Keterkaitan dengan hal tersebut sebaiknya hakim yang memeriksa perkara itu menunggu.

“Ya, jadi sebaiknya yang memeriksa pidana menunggu perkara perdata, jika tetap dilakukan menjadi in konsisten dan keputusannya akan menjadi insektorial yang akhirnya tidak tercapai,” jelas Flora.

Dalam perkara pemalsuan tersebut harus dibuktikan pemalsuan itu, Flora berpendapat bahwa pada Pasal 263 KUHP objek yang dipermasalahkan harus dapat dibuktikan baik yang melakukan pemalsuan atau yang membuat surat tanah.

“Objeknya disini jadi harus dibuktikan dari pemalsuan tersebut. Barang siapa yang melakukan pemalsuan surat atau yang membuat surat, sebaiknya ada bukti forensik untuk membuktikan mana yang identik dan non identik yang sifatnya memalsukan dan harus ada pembanding,” terangnya.

Flora juga menambahkan apabila terjadi perselisihan dalam kasus perdata dan pidana, Majelis Hakim yang memberikan keputusan karena telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma.

Kemudian saat kuasa hukum terdakwa mempertanyakan bagaimana pembuktian ada atau tidak unsur pidana pemalsuan. Apakah perkara perdata itu dilakukan sampai perkara itu inkrah ?

Flora berpendapat pembuktian diambil dari saksi-saksi, surat-surat dan harus menyertakan surat pembanding. Maka dari itu, disampaikan untuk meyakinkan Majelis Hakim perihal surat yang dianggap autentik.

“Pihak hakim, terdakwa diambil dari alat bukti seperti saksi, surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan atau merubah foto, kalau membuat surat palsu ada fakta. Bila mungkin dari surat-surat lain harus ada dibandingkan dengan surat yang asli. Keyakinan hakim yang diisi mana yang tidak autentik,” paparnya.

Disamping itu, Majelis Hakim turut mempertanyakan kepada Ahli terkait perkara pemalsuan yang tengah berlangsung di persidangan atas perkara yang bersinggungan dengan perkara perdata dan tentang pemeriksaan perkara pidana diperlukan penundaan.

“Sekarang saya tanya tentang pemalsuan, apakah harus ada penundaan pemeriksaan terkait perkara pidana,” kata Sutikna.

Flora yang duduk sebagai Ahli enggan perjelas domain perkara perdata, dia lebih menyarankan untuk perkara perdata yang melibatkan Pemda DKI Jakarta untuk ditunda ke perkara perdata. Dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara perdata terlebih dahulu.

“Yang saya pahami dalam satu objek yang sama ada hak perdata, saya bukan ahli hukum perdata mohon maaf. Jadi, sebaiknya kalau ada hak perdata sebaiknya ditunda. Sedangkan disni siapa yang paling berhak ini objeknya juga sama. Tujuan dibuatkan hukum untuk kepastian hukum dan pemanfaatan hukum,” tegas Flora.

Majelis juga mempertanyakan, ketika status produk notaris yang bukan di buat pejabat notaris apakah akte yang dibuat tersebut palsu atau tidak palsu? 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Flora menjelaskan bahwa apabila mengenai akta otentik sendiri tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang menjadi akte dibawah tangan.

“Namun unsur pidananya, membuat surat palsu atau memalsukan surat apabila kalau ada fakta hukumnya ada berarti tidak palsu. Kalau melihat ada peristiwa hukumnya itu tidak palsu,” tutup Flora. (@d2)

 833 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *