Ahli : Pembuatan Sertifikat Dihadapan Notaris dan Mengetahui Sertifikat Asli Atau Palsu Sertifikat Tanah Harus Ada Pembanding

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (15/1) dengan agenda keterangan saksi ahli. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa sebelum masuk gugatan perdata bahwa ahli waris menggugatvPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dikabulkan tentang sebidang tanah yang saat ini diperuntukan Kantor Samsat Jakarta Timur. 

Tanah seluas 29.000 meter persefi di Jl. D.I Panjaitan Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur yang dimenangkan pihak ahli waris Ukar bin Kardi dalam kasus perdata tersebut. 

Persidangan kali ini menghadirkan dua saksi kehadapan Majelis Hakim, yakni saksi ahli Notarial Winanto wiryomartani, SH  M.hum dan saksi Benedictus Suraji. 

Dihadapan Majelis Hakim Sutikna, Saksi ahli notarial Winanto Wiryomartani menjelaskan tentang objek tanah seorang pejabat tanah dalam menjalankan tugas secara profesional dan sebelum membuat surat surat harus melakukan validasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Menurut Winanto tentang akta autentik dan mekanisme pembuatan melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT), notaris akan tunduk pada aturan dan notaris membacakan serta menuliskan surat surat keterangan izin tanah ke para pihak. 

“Akta yang dibuat pejabat 186 KUHP. Itu akta yang diterbitkan orang atau notaris. Notaris tunduk dibawah undang-undang, notaris wajib membaca dan menuliskan ke para pihak bila ada koreksi namanya repoin,” tandas Winanto. 

Lanjutnya, mengenai pelanggaran, bila ditemui oknum pejabat yang telah purna bhakti dalam pembuatan surat-surat dalam hal ini surat tanah milik Pemda yang dimanfaatkan untuk pelayanan Samsat. Seandainya, jika terjadi kelalaian administrasi oknum tersebut dikenakan sangsi oleh majelis pengawasan notaris. 

“Bisa melapor, pelaporannya sesuai dengan undang-undang yang baru nomor 30, pada saat itu belum ada namanya pengawas notaris dan dilakukan di Pengadilan Negeri dalam undang-undang nomor (68),” ujar Winanto.  

Kemudian ia juga menambahkan, akta yang dibuat dihadapan para pihak bukan ditentukan oleh majelis pengawas notaris akan tetapi diputuskan di pengadilan.  

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Sudarto, Coki TN Sinambela mempertanyakan tentang pembuatan surat-surat tanah dan mempertanyakan perbedaan sertifikat yang dibuat oleh notaris.  

“Apakah sertifikat itu dibuat notaris atau dibuat dihadapan notaris ,” tanya Coki. 

Ahli, Winanto mengatakan dengan singkat sertifikat tanah dalam perkara selaus 29.000 meter dibuat dihadapan salah seotang notaris. 

“Berhadapan di notaris para pihak menghadap notaris,” jelasnya. 

Winanto juga mengungkapkan bahwa untuk mengetahui asli atau palsu sertifikat atas tanah dibutuhkan pembandingnya. 

Lebih lanjut, terkait pemberhentian tersebut, maka SK akan diberikan oleh Kemenkum dan HAM serta pemberhentian itu akan ditanda tangani melalui Dirjen Kemenkum dan HAM.  

“Menteri hukum dan HAM yang mulia ditandatangani Dirjen. Diberhentikan ada dua karena usia dan melanggar sumpah diteruskan ke protokoler,” jelasnya. 

Majelis Hakim, M.Sirad turut mempertanyakan apabila seseorang dirugikan atas sertifikat namun yang melakukan tersebut tidak memiliki kompetensi dibidang surat tanah seperti yang terjadi dalam perkara pemalsuan sertifikat. 

“Jika terjadi pada seseorang atau masyarakat yang memperoleh surat-surat tidak sesuai, maka disarankan kepada korban untuk menutut ganti rugi. Dikarenakan, bila sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pejabat  yang telah purnabakti masyarakat dapat menolak,” tutup Winanto. (@d2)

 435 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *