Pidsus Kejaksaan Agung Menyerahkan Tersangka PAW dan Barang Bukti Tahap II Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Jakarta, JAPOS.CO Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Dr. Mukri, SH MH dalam siaran persnya mengatakan penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka PAW  dan barang bukti tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan Pajak,  Senin (14/1/19). 

Setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap tersangka PAW (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Fungsional Pemeriksa pada KPP Semarang/ mantan Fungsional Pemeriksa KPP Kebayoran Lama) dan barang bukti, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penahanan terhadap tersangka PAW, dengan mempertimbangkan syarat obyektif dan subyektif penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), (4) KUHAP, diantaranya tersangka diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. 

Tersangka PAW ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I  Cipinang  Jakarta Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 s/d 2 Februari 2019. 

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Tersangka PAW (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Fungsional Pemeriksa pada KPP Semarang/ mantan Fungsional Pemeriksa KPP Kebayoran Lama), menerima uang dari wajib pajak (perusahaan) berkaitan dengan tugas dan jabatannya dengan cara menampung uang pemberian dari perusahaan serta pihak lainnya melalui rekening atas nama RW dengan jumlah seluruhnya sebesar   Rp. 4.643.882.085. 

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Herman)

 215 total views,  4 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *