Bukittinggi, JAPOS.CO – Tiga Polres di Sumatera Barat (Sumbar) memperoleh penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yakni Polres Bukittinggi, Tanah Datar dan Polres Kota Solok. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi , Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB RI di Ruang Halla Polres Bukittinggi, Jumat (12/1).
“WBK yang didapat Polres Bukittinggi harus dapat dipertahankan karena terkait dengan peningkatkan kesejahteraan anggota Polri dan apabila penghargaan WBK yang telah di dapat masing Polres di Sumbar mereka tidak dapat mempertahankannya sehingga akan berdampak juga pada kesejahteraan anggota dengan arti kata WBK dicabut kembali dan sekalian hak yang telah di dapat juga hilang,” jelas Deputi Muhammad Yusuf Ateh.AK.M.BA.
“Pemberian WBK memang tidak lah proses panjang yang harus dilalui dalam penilaian administrasi dengan kategori penilaian yang sangat berlapis. Yang penting sekali bagaimana setiap Polres dapat memberikan pelayanan yang umanis kepada para tamunya, mulai dari kehadirannya sampai tamu itu kembali keluar dari wilayah Polres setempat. Dan ketika pelayanan yang diberikan oleh anggota dan petugas di jajaran Polres bukan hanya sekedar memberikan pelayanan yang humanis namun sikap sapa, senyum dan bertutur kata perlu dilakukan kepada tamu yang dating,” tambahnya.
Kapolres Bukittinggi memaparkan program yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya selama dua tahun menjabat di wilayah hukum Polres Bukittinggi, yakni berbagai kegiatan dan inovasi yang telah dilakukan seperti polisi ustad dalam arti kata polisi unggul, santun, tegas, agamais dan dinamis.
“Polisi Subuh Keliling (Suling) setiap anggota juga melaksanakan Subuh keliling ke setiap Masjid dan Mushala dan sekaligus Jumat sedekah yang dibagikan kepada anak yatim piatu,” jelas Kapolres AKBP Arly Jembara Jumhana, SIK MH.
“Setelah WBK yang berhasil diraih Polres Bukittinggi, Tanah Datar dan Kota Solok untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi, masing- masing Polres perlu untuk mempersiapkan lagi dengan mendapatkan penghargasn WBBM, namun yang lebih penting lagi harus dipertahankan predikat WBK untuk memperolehnya dan ini akan dilakukan evaluasinya dua tahun sekali,” jelas Deputi mengingatkan. (Yet-Is)
