Kuasa Hukum : Surat Keputusan Lelang Tidak Pernah Terpublikasi

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang perkara no.173/G/2018/PTUN-JKT antata PT Digital Praja Mahakayasa (Penggugat) dan Korlantas Polri (Tergugat) dengan Ketua Majelis Hakim Uun Pratiwi, SH di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Selasa (9/1) dengan agenda pembacaan saksi ahli. 

Kuasa Hukum Penggugat, Hawit Guritno and Parthners menjelaskan bahwa surat keputusan lelanh tidak pernah terpublikasi. Dia pun menilai ketika pelelangan dilakukan ada metode lelang umun yang dicampuraduk paska kualifikasi. 

Menurut Guritno, merinci kendaraan motor gede merk BMW kapasitas 1200 CC sempat mengalami tiga kali pembatalan saat lelang dan perlu diketahui pemenang lelang jauh leboh besar diperkirakan nominalnya selisih mencapai Rp.5 miliar. 

“Itu harga yang diberikan kliennya ternyata jauh lebih murah dari pada pemenang lelang kurang lebih ada Rp.5 miliar. Fokus gugatan kita-kan ada 4 lelang barang dan jasa diduga panitia itu melakukan perubahan dokumen, penyusunan spesifikasi yang mengarahkan ke merk BMW itu dugaan kami,” jelasnya. 

Sebagai informasi 3 perusahaan yang menjadi peserta lelang saat itu diantaranya PT Digital Praja Makayasa, PT Graha Qyanthar Abadi dan PT Kalimaya Beutong Kramat Sindo. Akan tetapi hanya 2 perusahaan peserta lelang yang dimasukan kedalam dokumen penawaran kepada Pokja ULP yakni PT Graha Qyanthar Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp 149.950.00000 dan PT Digital Praja Makayasa dengan jarga penawaran sebesar Rp. 145.062.500.000. 

Kakorlantas Polri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA) melaui Pokja ULP membuka lelang pengadaan kendaraan bermotor dengan nilai pagi paket dan HPS sebeaar Rp.150 miliar. Terkait lelang tersebut pernah terjadi pembatalan sebanyak tiga kali dan Kakorlantas membutuhkan kendaraan sebanyak 250 unit dan lengkp serta aksesoris pendukungnya. 

Guritno menambahkan perkara tersebut dinilai hanya sebatas pengaduan bukan uapaya langkah hukim yang dipersyaratkan. Kemudiam di dalam pasal 53 setiap orang merasa kepentingannya terganggu apalagi dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN.  

 “Jadi kami berharap penetapan lelang dapat dibatalkan agar negara tidak merugi. Upaya ke APIP itu sebatas pengaduan bukan upaya hukum yang dipersyaratkan sebelum seorang badan hukum yang mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Karena jelas dipasal 53 bagi setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau badan badan hukum dapat mengajukan di pengadilan tata usaha negara,” beber Guritno. 

Menanggapi saksi ahli yang dihadirkan di persidangan, Kuasa Hukum Tergugat Intervensi II, Adi Warman, SH turut menyampaikan. Kata dia, perkara yang berjalan di PTUN sebaiknya diselesaikan melalui APIP dengan alasan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. 

“Ahli menerangkan di dalam persidangan bahwa apabila ada persoalan tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap menyimpang dan lain sebagainya salurannya cuma satu hanya APIP bukan ke pengadilan itu berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu jelas diatur disitu,” terang Adi. 

“Tentang pasal Perpres Nomor 16 Tahun 2018 didalamnya telah diatur pada pasal 76 sampai 85 dan dijelaskan dalam hal itu tidak boleh langsung ke PTUN terlebih dahulu ke APIP. Tetapi, bila APIP tidak melayani permasalahan antara PT Digital Praja Makayasa dianggap laporan itu tidak signifikan dan tidak beralasan. Karena dalam pasal berikutnya APIP wajib laporan tadi ditindaklanjuti sepanjang dianggap beralasan,” tutupnya. (@d2)

 214 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *