Menyandang Status Tersangka Dugaan Karena OTT APBD, Ketua DPRD Provinsi Jambi Sebut Demi Kepentingan Rakyat

 Jambi, JAPOS.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Cornelis Buston yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menyampaikan curahan hatinya dihadapan seluruh tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Rapat tersebut merupakan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 62 tahun 2019 Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Staf ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan RI, Oktorialdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Kapolda Jambi,  Kejati Jamni Bupati, /Walikota Se-Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya.

Cornelis Buston dalam kegitan tersebut menyampaikan permohonan maaf dihadapan seluruh yang hadir dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi bahwa rapat paripurna HUT Jambi kali ini dipimpin oleh para koruptor.

Dirinya menyebut bahwa hal tersebut sangat menyakitkan meskipun sesungguhnya dirinya bersama rekannya di DPRD tidak menginginkan hal ini terjadi. Dirinya berdalih segala yang dilakukan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat.

“APBD Provinsi Jambi kita sahkan itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa melalui aspirasi dari rakyat, kepada seluruh pimpinan, Forkopimda Provinsi Jambi, Kapolda Danrem dan semua kita sama-sama selama ini untuk kepentingan rakyat tidak ada yang lain. Biarlah dalam persoalan ini kami yang menjadi korban untuk kemajuan provinsi Jambi ini kedepannya,” kata Cornelis getar suara seolah hendak menangis.

Seperti yang diketahui, Ketua DPRD Cornelis Buston dan Wakil Ketua Chumaidi Zaidi, Syahbandar dan Supardi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017.

KPK menetapkan 13 tersangka baru, 12 orang di antaranya unsur pimpinan-anggota DPRD Jambi berdasarkan pengembangan penanganan perkara. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jambi pada 28 November 2017. (Rizal)

 168 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *