DPRD Provinsi Jambi Sahkan Tiga Ranperda, Ini Harapan Fachrori Umar

Jambi, JAPOS.CO – Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jambi, Fachrori Umar menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap  Ranperda Provinsi Jambi, yaitu rancangan Perda tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2017 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

Kemudian Ranperda pencabutan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Raden Mattaher Provinsi dan Ranperda pencabutan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III Badan Layanan Umum Daerah RSJD Provinsi Jambi. Serta Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi diikuti oleh 33 orang dari 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, seluruh fraksi menyetujui semua keputusan dewan terhadap Ranperda perubahan Perda nomor 5 tahun 2017.

Atas persetujuan tersebut, Fachrori Umar menyampaikan terimakasihnya kepada anggota dewan. Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat terus menjalin kerjasama dengan semua pihak demi pembangunan Provinsi Jambi.

“Semoga dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi ini, kita dapat terus membina kerjasama dengan anggaran baik dan harmonis dalam rangka menuju Jambi Tuntas 2021,” ungkap Fachrori Umar.

Meskipun telah disetujui, namun Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jambi tetap memberikan rekomendasi agar Biro Hukum Setda Provinsi Jambi menyusun Peraturan Gubernur tentang tiga Ranperda tersebut.

“Setelah melalui pembahasan antara Pansus 1 dan OPD terkait, dapat kami sampaikan yaitu Pansus 1 meminta kepada Biro Hukum Setda Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bersama  OPD Leading Sector ketiga Ranperda tersebut di atas yakni Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi Raden mattaher, Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Jambi dan Kesbangpol Provinsi Jambi untuk segera menyusun Peraturan Gubernur tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III dan Peraturan Gubernur tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar juru bicara Pansus I DPRD Provinsi yang disampaikan saat rapat paripurna. (Rizal)

 252 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *