Kuasa Hukum : Gugatan Perdata Ahli Waris Menang, Kenapa Sertifikat Tidak Dilabkrim, Uji Forensik dan Tidak Ada Pembanding?

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/12) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Sebagai informasi bahwa sebelumnya masuk gugatan perdata bahwa ahli waris menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dikabulkan tentang sebidang tanah yang saat ini diperuntukan Kantor Samsat Jakarta Timur.

Tanah seluas 29000 meter persegi di jln D.I Panjaitan Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur yang dimenangkan pihak ahli waris Ukar bin Kardi dalam kasus perdata tersebut. Namun kini berbalik memperkarakan Sudarto alias Hadi Sudarto yang menjadi terdakwa yang sebelumnya menjadi Kuasa Hukum ahli waris dengan sangkaan pemalsuan surat tanah.

Kuasa Hukum Ahli waris dalam perkara perdata, Syuratman Usman, SH menjelaskan perkara perdata atas sengketa tanah tersebut sudah berproses dan ditingkat gugatan dikabulkan dan ahli waris menang, Pemda kalah dan mereka banding sampai saat ini masih berproses.

“Sebetulnya yang benar itu harus menunggu proses sengekta kepemilikan, tiba-tiba Pemda membuat laporan Polisi dengan dugaan Pasal 264 pemalsuan akta, namun jika banding di tolak, Kasasi dan juga PK ditolak secara legal formal objek menjadi milik ahli waris,” ungkapnya.

Menurut Syuratman, seharusnya mereka menunggu proses perdata. Dalam eksepsi kita menyampaikan prihal ” atensi ” seharusnya bisa menjadi dasar sangkaan pasal 264 dianggap palsu.

“Pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan perdata yang memenangkan gugatan perdata lengkap dan jelas kok bukti-bukti kuat, sertifikat dan transaksi kwitansi ada, surat tidak sengketa dari kelurahan juga ada dan saksi-saksi yang menguatkan,” paparnya.

Dalam sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Reza menghadirkan 4 saksi ahli waris dari Ukar bin Kardi yakni Maryana istri dari almarhum Ukar, Dedi Suhendra, Ita Puspita dan Yuli Damayanti anak dari almarhum Ukar kehadapan Majelis Hakim Sutikna.

Maryana dalam keterangannya menjelaskan bahwa suaminya (Ukar bin Kardi) meninggal pada tahun 2013 dan memiliki bisnis kulit bersama Jony Hari Soetantyo (almarhum) dan juga Sudarto (terdakwa).

“Iya, pernah ketemu dengan pak Joni di rumahnya dan almarhum suami saya yang mengenalkan,” ujar Maryana.

“Namun berjalannya waktu bisnis kulit pailit dan almarhum pernah mengatakan bahwa Joni tidak bisa membayar hutang dan akan memberikan sertifikat tanah. Setelah dua bulan dari meninggalnya almarhum kemudian Sudarto datang dan menjelaskan bahwa ada surat yang menyatakan bahwa ini adalah tanah suami saya almarhum.  Semua ahli waris mengetahui dan membuat keterangan ahli waris yang ditanda tangani untuk kepengurusan tanah tersebut yang diminta oleh Sudarto (terdakwa),” jelasnya.

Maryana menambahkan Darto membantu mengurus sertifikat tanah serta mengumpulkan tanda tangan ahli waris untuk menggugat ke Pengadilan terkait tanah seluas 29000 meter persegi.

Sementara Dedi selaku anak almarhum Ukar bin Kardi mengungkapkan bahwa pada saat ayahnya meninggal dunia Sudarto (terdakwa) melayat dan dua bulan kemudian datang untuk mengurus surat-surat tanah termasuk menggugat ke Pengadilan.

“Pak Darto pernah menyampaikan terkait keterangan ahli waris untuk menggugat ke Pengadilan karena yang tahu sejarahnya pak Darto,” ujar Dedi.

Selain itu, Darto juga membenarkan apa yang disampaikan ibunya terkait 25% yang dijanjikan pak Darto dari 29000 meter tersebut untuk ahli waris.

Sementara, Coki TN Sinambela, SH selaku Kuasa Hukum Sudarto menanggapi atas kesaksian ahli waris dipersidangan menjelaskan, Maryana istri almarhum Ukar bin Kardi menilai yang diketahui dalam persidangan bahwa Joni pemilik sertifikat telah meninggal dunia namun Joni yang dihadirkan pihak Pemprov DKI Jakarta adalah Joni palsu.

Menurut Coki, Joni yang dihadirkan versi DKI tidak memahami batas batas tanah termasuk tim sembilan dinilai tidak mengetahui.

“Menurut ibu (isteri almarhum) itu bukan, sekalipun baru bertemu satu kali setahu ibu itu, Joni sudah almarhum. Dan Joni tidak mengetahui batas-batas lahan dan yang menerima pelepasan saja dia tidak tahu. Tim sembilan saja tidak tahu, seharusnya orangnya dia (Joni ) nggak boleh menerima kuasa,” ungkap Coki.

Rentetan Kasus sengketa tanah Samsat Jaktim, Coki menduga bahwa Pemda DKI justru dinilai bagian dari mafia tanah pasalnya Joni versi DKI yang dihadirkan tidak memahami prosedur.

Dia pun mempertanyakan terkait keaslian surat-surat tanah Samsat Jaktim termasuk Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur pun enggan untuk melakukan uji forensik.

Hal lain yang membuat Coki ganjil bahwa bukti-bukti yang sebelumnya disita pihak kepolisian tidak diberikan kepada Jaksa. Bukti surat keterangan tidak sengketa, ditambah kwitansi kwitansi pembayaran almarhum Ukar bin Kardi.

“Ada 3 kwitansi pembayaran Ukar bin Kardi sampai jumlahnya ada yang Rp.1 miliar ada yang Rp.700 juta, itu yang dijadikan bukti T 10 sma T 11 dijadikan bukti persidangan,” ungkapnya.

Coki menambahkan saksi ahli tidak dihadirkan Jaksa padahal itu penting, kenapa tidak di forensik pasalnya setelah dilaporkannya Sudarto ke polisi sertifikat tidak pernah dilabkrim tidak pernah di uji forensik dan tidak ada pembanding sehingga itu di gelundungin begitu saja.

“Gitu loh, jadi udah kayak apa perkaranya seperti digelundungin begitu aja cepat cepat ke Pengadilan. Sehingga terkesan tergesa-gesa, Jaksa kemarin hingga saat ini pun tidak menghadirkan saksi yang masih ada dalam BAP, ” kata Coki.

“Sebagai Kuasa Hukum pastinya kita akan menghadirkan saksi yang meringankan. Untuk saksi yang tidak dihadirkan oleh Jaksa dalam BAP nanti kita yang akan hadirkan dipersidangan,” jelas Coki.

” Ada satu dua orang yang akan kita hadirkan termasuk ahli waris yang tahu kejadian pada saat bertemu dengan Jenderal itu,” tutupnya. (@d2)

 554 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *