Sidang Kasus Sengketa Lahan Kantor Samsat Yang Berujung Pidana, Saksi : Itu Surat Asli Uji Secara Forensik

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan terdakwa Sudarto alias Hadi Sudarto yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (26/12) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Payaman menghadirkan enam saksi ke hadapan Majelis Hakim Sutikna namun hanya dua saksi yang dimintai keterangannya yakni saksi Jonny Hari Soetantyo dan saksi Irjen Pol Sunaryono dan empat saksi dari Ahli Waris ditunda pemeriksaannya.

Saksi Jonny Hari Soetantyo menurut versi DKI yang mengaku sebagai pemilik lahan di jalan DI Panjaitan Kav.55 Cipinang Besar Utara, Jatinegara RT.12/RW6 Cipinang Besar Jakarta Timur seluas 2,9 hektar.

Didalam kesaksian Jonny menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa mengaku memiliki lahan yang digunakan sebagai kantor Samsat Jakarta Timur saat ini.

Pada saat menjual lahan tersebut, menurut Jonny bahwa ia sudah memberikan Kuasa kepada Hubaidillah dan Efendi untuk mengurus lahan tersebut dan juga menerima pembayaran sebesar Rp.3.7 miliar.

Sementara saksi Irjen Pol Sunaryono ( Purnawirawan ) yang pernah membantu dalam hal sosial terhadap Ukar Bin Kardi dan pernah memegang sertifikat berstempel BPN tersebut adalah asli.

” Ya, secara kasat mata itu surat asli, harus diuji secara forensik dan untuk mengujinya harus ada pembanding,” ujar Sunaryono.

Ia meyakini sertifikat tersebut asli milik Ukar Bin Kardi, namun beberapa tahun kemudian terdakwa Sudarto dan ahli waris Indah dan Anita pernah mendatangi rumahnya untum mengambil sertifikat guna keperluan dalam perkara perdata.

Namun hingga saat ini sertifikat tersebut tidak lagi kembali ketangannya dan malah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi perkara pidana.

Sementara itu, Kuasa Hukum Sudarto, Coky NT Sinambela menanggapi atas saksi Jonny versi DKI menjelaskan melihat didalam fakta persidangan bahwa banyak yang tidak diketahui oleh saksi.

Pada saat mempertanyakan surat surat sebagai pembuktian pemilik lahan, menurut Coki saksi Jonny tidak bisa menjawab apapun dan tidak banyak yang paham tentang lahan tersebut.

Coky juga mempertanyakan surat pelepasan hak yang ditanda tangani oleh Lurah dan tanda tangan dari Jonny Hary Soetanto (alm) pemilik asli sertifikat yang sebelumnya dijual kepada Ukar Bin Kardi namun saksi tidak bisa menjawab.

“Masa pelepasan hak hanya dengan keretas selembar, bukannya harus melalui tim Lurah, Camat dan penandatanganan pun harus didepan pejabat langsung,” tutur Coky.

Sebagai informasi kronologi kasus bermula ketika Pemprov DKI membebaskan tanah seluas 2,9 hektar milik seorang warga bernama Jonny Hary Soetanto pada tahun 1985 silam. Kemudian, sertifikat tanah itu berubah statusnya menjadi sertifikat hak pakai oleh Pemprov DKI Jakarta, dan saat ini digunakan sebagai Kantor Samsat Jakarta Timur.

Seperti yang dilansir beritasatu.com bahwa pada tahun 2014 Pemprov digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh ahli waris Ukar Bin Kardi melalui Kuasa Hukum Sudiarto alias Hadi Sudiarto (terdakwa).

Dasar gugatan yang digunakan adalah sertifikat  dengan nomor SHM Nomor 75/Cipinang Cimpedak, dan menang di PN Jakarta Timur.

Namun saat menggugat dan dinyatakan sempat menang. Dasar gugatan mereka adalah sertifikat hak milik yang diduga palsu, dan sudah dinyatakan palsu oleh teman-teman BPN, Kanwil DKI. Sudah ada tulisan, sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Kemudian, ada akta jual beli antara katanya para ahli waris dengan pemilik lama. Ini yang dijadikan dasar gugatan dan sempat menang untuk tingkat Pengadilan Negeri. Saat ini, masih terus berproses karena Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding.

Atas Perbuatan terdakwa dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 264 KUHP terkait pemalsuan akta otentik dan Pasal 266 KUHP tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. (@d2)

 452 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *