Laporkan Korupsi, Pelapor Di Intimidasi dan Minta Perlindungan LPSK

Jakarta, JAPOS.CO – Salah satu peran serta masyarakat adalah memberikan laporan tindak pidana korupsi serta menjamin terhadap keselamatan pelapor. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 yang merupakan suatu aturan hukum yang dibuat untuk melindungi dan menghargai pelaporan korupsi oleh warga terhadap para pelaku korupsi sesuai pasal 2.

AG yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak berwajib tetapi tidak ditanggapi, justru AG dilaporkan ke Polda Grobogan dengan dalih penggelapan dalam jabatan. Tidak hanya dilaporkan, namun keluarga AG mendapatkan teror sehingga harus berpindah dari kota Jawa Tengah ke Jakarta.

Terkait hal tersebut Advokat Pro Rakyat, Riesqi Rahmadiansyah mendampingi AG ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di jalan Raya Bogor KM 24 Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (18/12) untuk membantu perlindungan hukum dan memberikan dorongan agar kasus ini segera berjalan.

Menurut Riesqi, ada sebuah pola pengerukan uang Negara untuk memperkaya diri sendiri, ini sebuah BUMN yang terbesar di Indonesia dan di indikasi BUMN sendiri tidak tahu kalau CSR di salah gunakan.

“Bapak ini mencoba melaporkan apa yang terjadi tetapi justru malah laporan tindak pidana korupsi di Polda tidak di gubris. Justru yang anehnya malah diberikan tanda terima dokumen dan praktek seperti ini diketahui dari tahun 2005 hingga tahun 2017,” ujar Riesqi.

Riesqi juga menjelaskan bahwa dokumen yang diberikan adalah bukti yang sudah lengkap. “Bapak ini bukannya mendapatkan perlindungan hukum malah dilaporkan penggelapan. Ini yang membuat saya sedih, apakah PP 43 tahun 2008 dijelaskan pelapor menurut pasal 2 wajib dilindungi dan jika dilaporkan harus sesuai dengan prosedur hukum,” ujarnya.

Lanjutnya, tidak hanya terhenti di situ bahwa bukan hanya bapak ini mengalami ancaman namun anak remajanya pun didatangi hingga kesekolahnya.

“Anaknya di suruh tanda tangani sebuah dokumen  agar dokumen bukti tindak pidana korupsi yang dipegang orang tuanya itu dikembalikan, menurut indikasi dokumen tersebut akan dihanguskan,” ungkapnya.

Riesqi menambahkan dokumen tersebut laporan keuangan yang paling fatal disitu jelas proyek Rp.400juta tapi hanya Rp.70 juta. “Bapak ini mengetahui karena sebagai orang kepercayaanya, setelah datang diaudit BPK, bapak ini yang diancam karena dia yang buat laporan dan malah dia yang akan dilaporkan karena gak merasa makanya melaporkan,” papar Riesqi.

Dikesempatan yang sama, AG mengatakan “Daya datang ke LPSK meminta perlindungan hukum dan keamanan saya dan keluarga. Saya berniat melaporkan korupsi tetapi justru malah dilaporkan, sudah 8 bulan tetapi tidak di tindak lanjuti,” ujar AG.

“Psikologis kita kena dan menjadi takut, makanya saya minta ke LPSK perlindungan karena niat saya memberantas korupsi dan mudah – mudahan segera ada jawaban dari LPSK,” ujarnya.

Lebih jauh, menurut Riesqi ada dugaan tukar guling dana CSR tempat AG bekerja, memberikan gratifikasi dengan kode peluru akan diluncurkan minggu depan, peluru akan diluncurkan hari ini. “Hal tersebut sering didengar ketika bertelefon oleh pejabat BUMN tersebut,” ungkapnya.

Pola yang dilakukan harus diketahui oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian dimana pola yang digunakan agar tidak terbaca kini dengan menggunakan perjanjian utang piutang.

“Jadi pernah satu ketika datang ke bapak ini, tolong bikinin surat utang piutang dari PT ini dengan bapak itu (oknum pejabat BUMN) sekitar Rp.2,5 miliar, mungkin ini ada gratifikasi Rp.2,5 miliar, ” paparnya.

“Kita juga sudah sampaikan ke LPSK banyak pola korupsi tidak canggih dengan dalih utang piutang dan CSR ini indikasi kerugian Rp.400 miliar,” tutup Riesqi. (@D2)

 264 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *