Kepala Desa N3 Aek Nabara Dianggap Tidak Transparan Dalam Penggunan Anggaran Desa

Labuhanbatu, JAPOS.CO – Desa N3 Aek Nabara adalah salah satu desa di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang terletak di dalam areal perkebunan PTPN3 Aek Nabara dan Sesa N3 Aek Nabara dipimpin oleh kepala desa Sutrisno yang juga karyawan PTPN3 Kebun Aek Nabara Selatan.

Desa N3 Aek Nabara memiliki anggaran APBDesa Rp 1.221.898.000 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Rp.688.084.000, Anggaran Dana Desa (ADD) Rp.501.814.000 dan Bagi Hasil Pajak & Distribusi Rp.32.000.000 dengan beberapa kegiatan, antara lain Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 436.302.389 meliputi, Belanja Pegawai, Kegiatan operasional kantor, Kegiatan operasional BPD Kegiatan operasional PKK, Kegiatan operasional Posyandu, Kegiatan operasional LKMD dan Kegiatan operasional karang taruna.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp.200.000.000, meliputi kegiatan pembangunan sarana & prasarana fisik sosial. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.97.593.400 meliputi, Kegiatan pembinaan Pemuda & Olah raga. Kegiatan kesenian & sosial budaya, Kerukunan umat beragama, Kegiatan wawasan kebangsaan. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp.218.035.000 meliputi kegiatan pelatihan, Kepala Desa & Perangkat Desa, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, Teknologi tepat guna(TTG), Pemberdayaan usaha kecil dan Industri rumah tangga, Kegiatan pelatihan lainnya dan Penyertaan Modal BUMDES Rp.704.284.000.

Dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, Sutrisno dibantu oleh sekertaris desa, bendahara desa dan juga para kaur (Kepala urusan).

Sekertaris desa N3 Aek Nabara  Esi  yang merupakan anak kandung kepala desa N3  Sutrisno dan hal ini sangat bertentangan dengan undang – undang desa No.6 Tahun 2014 pasal 26 ayat(4) huruf F yaitu “melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Salah seorang warga desa N3 Aek Nabara yang namanya tidak mau sebutkan menyampaikan(30/11/18),”Iya, pak Sekdes anak kandung  Kades, jadi yah mereka ajalah yang tahu kemana anggaran desa kami ini pak, kami gak tahu berapa anggaran Desa N3 dan kegiatan-kegiatan  apa saja yang di buat desa untuk kami masyarakat desa N3. Yang kami tahu paling ada Volly itupun sudah jarang ada. Prihal dari mana dana vollynya kami juga gak tau pak, karena Kades gak pernah memberikan informasi kepada kami warga N3 ini,” tutunya.

Beberapa kali wartawan mendatangi rumah Ketua BPD Desa N3 Aek Nabara Marsaid untuk mendapatkan informasi penggunaan anggaran oleh Kepala Desa N3 Aek Nabara, tetapi ketua BPD jarang di rumah dan sampai saat ini  belum ada keterangan resmi dari Ketua BPD selaku pengawas.

Ketua PAC LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Negara) Kecamatan Bilah Hulu VanHoten Sitorus (18/12/2018) menyampaikan, “Seharusnya kepala desa harus bersikap netral dan transparansi kepada masyarakat Desa N3 Aek Nabara karena dalam undang-undang Desa Pasal 26 ayat(4) huruf P disebutkan kepala  desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang ada di Desa dan  Pasal 29 undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 juga ditekankan dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Kalau begini Kepala Desa tersebut juga harus kita tanya atas semua kegiatan yang ada di desa N3, apa memang ada kegiatan itu,” jelas Vanhoten Sitorus .(At)

 492 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *