Proyek RS Pratama Payung Mendapat Perhatian Kapolda Babel

Bangka Belitung, JAPOS.CO – Informasi terkait dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT ) yang diduga kuat tidak sesuai dengan riil di lapangan dalam pelaksanaan Proyek pembangunan RS Pratama Payung mendapat perhatian dari orang nomor satu di jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen (Pol) Drs. Istiono, MH.
Kapolda secara tegas mengatakan akan menindak lanjuti informasi pelaksanaan proyek pekerjaan RS Pratama Payung yang diduga tidak sesuai dengan dokumen kontraknya.

“Terimakasih atas informasinya. Segera akan ditindak lanjuti,” tulis Kapolda Istiono via Whast App, usai membaca link berita terkait proyek pembangunan RS Pratama Payung, Sabtu (15/12/2018).

Terpisah, Indrawadi selaku narasumber yang direkomendasikan pihak LKPP sebagai instruktur Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan penjelasan terkait wajibnya penyedia jasa (perusahaan kontraktor, red) menghadirkan personil inti yang tersebut dalam dokumen kontrak ketika proses pelaksanaan di lapangan.

Menurut dia, jika personil inti yang dicantumkan dalam SKA dan SKT pada saat proses lelang maka pihak perusahaan pemenang ketika melaksanakan proyek pekerjaan yang dimenangkan itu harus menghadirkan personil inti yang disebut dalam dokumen kontrak.

“Terlebih lagi pembangunan proyek Rumah Sakit. Itu tidak boleh main-main. Personil Inti nya harus dihadirkan karena mereka sudah mendapatkan sertifikat keahlian maupun sertifikat keterampilan,” ungkap Indrawadi melalui sambungan telepon, Sabtu (15/12/2018).

Dia melanjutkan, PPK proyek dalam hal ini yang harusnya berperan aktif mengecek kelengkapan personil inti dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek. Apabila ada personil inti yang dicantumkan dalam dokumen lelang tapi tidak hadir saat pelaksanaan pekerjaan di lokasi maka pihak PPK harus memberikan teguran ke pihak penyedia jasa (kontraktor, red).

“PPK harusnya proaktif untuk melakukan pengecekan di lokasi. Apabila personil inti yang tersebut dalam SKA dan SKT tidak hadir saat proses pekerjaan maka PPK wajib menegur pihak penyedia jasa (Kontraktor, red). Kenapa personil inti yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang tidak dihadirkan penyedia jasa dalam proses pekerjaan. PPK harusnya memberikan teguran dari teguran I, II hingga ke III,” ujar Indrawadi.
Ingat! Kata Indrawadi personil inti yang memiliki SKA dan SKT adalah syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Artinya proyek pekerjaan tersebut tidak main-main dan tidak asal main copot sana sini, proses pekerjaannya perlu keahlian dan ketrampilan.

“Makanya penyedia jasa (kontraktor, red) tidak boleh seenaknya mengganti personil inti yang tercantum dalam dokumen lelang yang memiliki SKA dan SKT dengan orang lain, apalagi dengan personil yang tidak memilik SKA dan SKT. Mengganti nama personil inti dengan orang lain boleh tapi penggantinya itu tetap wajib yang memiliki SKA dan SKT dan itu harus mendapat persetujuan PPK yang dibuktikan dengan berita acara. Jika penyedia jasa tidak mengindahkan arahan PPK untuk melaksanakan proyek sesuai kontrak hingga teguran yang ke III, maka PPK berhak memutuskan kontrak tersebut karena penyedia jasa sudah dianggap ‘Wan Prestasi’,” pungkas Indrawadi.

Mirisnya, PPK proyek RS Pratama, Yudi yang dikonfirmasi , Minggu (16/12/2018) justru lebih memilih bungkam ketimbang memberikan penjelasan terkait banyaknya personil inti yang tidak dihadirkan penyedia jasa (kontraktor) seperti tercantum dalam dokumen kontrak pada proses pekerjaan gedung RS Pratama.

Demikian halnya, pimpinan perusahaan PT Jaya Semanggi Enjinering cabang Bangka Belitung, Edi Firdaus atau yang lebih dikenal dengan Edi padang ini juga tak bersedia memberikan tanggapannya saat dikonfirmasi hal tersebut. Meskipun berulang kali dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan SMS, Edi tetap saja bungkam, Sabtu (15/12).
Tidak hanya Edi, kontraktor Teddy Halim yang namanya banyak disebut sebut selaku kontraktor pelaksana di lapangan tak kunjung bersuara memberikan klarifikasi terkait persoalan pelaksanaan proyek pembangunan RS Pratama Payung yang saat ini menjadi sorotan sejumlah Jurnalist dan LSM pegiat anti korupsi di Babel. (Oby)

 329 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *