Peringati HAM Sedunia, Ratusan Masa Berdemo Di Mahkamah Agung Kritisi Kriminalisasi Di Berbagai Daerah

Jakarta, JAPOS.CO – Solideritas Forum Peduli Pari bersama ratusan masyarakat korban keserakahan industri ekstraktif dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di Mahkamah Agung di jalan Merdeka Barat, Selasa ( 11/12).

Yuda salah seorang peserta aksi mengatakan, kedatangannya bersama rekan-rekan lainnya untuk memperingati hari HAM sedunia.

Dalam orasinya menyerukan kritikan-kritikan kepada Mahkamah Agung perihal kriminalisasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia terutama berkaitan dengan lahan dan tempat tinggal warga. Ia pun menyampaikan, di Pulau Pari tengah terjadi konflik antar warga setempat dengan PT Bumi Pari Asri yang rencananya tanah tersebut akan dijadikan obyek wisata.

“Pulau Pari merupakan potret naiknya kriminalisasi oleh industri pariwisata, contoh nelayan pulau pari berkali kali kehilangan lapangan pekerjaan. Di Pulau Pari ini lagi ada konflik warga memperjuangkan hak atas tanah dan tempat tinggalnya. Hadir korporasi ingin menguasai Pulau Pari 90 persen tanah Pulau Pari dirampas PT Bumi Pari Asri untuk tempat wisata dan privatisasi pulau,” jelasnya.

Yuda menyampaikan, lima orang warga mengalami kriminalisasi telah menjalani proses hukuman dan didaerah Jawa pun serupa kriminalisasi terkait lahan dan pertambangan.

“Sampai sekarang 5 warga dikriminalisasi dan sampai dihukum. Agar pemerintah bisa bertindak dan memberikan kebijakan pemerintah menekan kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifkat yang diterbitkan dan dinyatakan mal administrasi oleh Ombudsman,” tambah dia.

“Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dengan momentum hari HAM masyarakat yang mewakili korban kriminalisasi menjelaskan bahwa WALHI telah mencatat setidaknya 723 kasus sepanjang pemerintahan Jokowi-JK terkait proses hukum yang mana telah dijelaskan Walhi, dalam undang-undang lingkungan hidup Pasal 66 setiap orang tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata,” jelas Wahyu.

Walhi pun turut menilai, tentang perizinan dan Amdal proyek-proyek dipermudah dan disisi kompleksitas beragam. Bahkan, kata Wahyu akademisi yang menjadi saksi di KPK menjadi korban kriminalisasi.

“Pada sisi lain perizinan Amdal proyek-proyek dipermudah. Masyarakat Tumpang, Pulau Pari dan di sisi kompleksitas beragaman. Akademisi yang jadi saksi di KPK dikriminalisasi,” ujarnya.

Bersama ini masyarakat yang bersuara untuk memastikan pemenuhan kewajiban Negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, khususnya untuk pemulihan hak korban rekayasa kasus, kriminalisasi dan peradilan sesat menuntut:

  1. Presiden selaku Kepala Negara secara aktif bertanggungjawab melakukan, memberikan perlindungan dan pemulihan hak Budi Pego, Petani Indramayu dan setiap korban rekayasa kasus kriminalisasi dan peradilan sesat melalui abolisi dan amnesti. Memastikan pemenuhan hakvatas lingkungan hidup dengan mewujudkan implementasi kebijakan reforma agraria sejati. Menghentikan keseluruhan tindakan dan kebijakan Negara melegalkan praktik perampasan tanah dan pengabaian hak lingkungan hidup melalui kegiatan inveatasi dan proyek strategis nasional.
  2. Mahkamah Agung melakukan revisi guna memastikan penguatan aturan pelaksana anti SLAPP dan memastikan seluruh Pengadilan mematuhi pedoman penanganan perkara tersebut.
  3. Hentikan pelibatan aparatan keamanan dan tindakan referesif yang diikuti praktek praktek kriminalisasi di wilayah konflik agraria
  4. Presiden selaku Kepala Negara segera memastikan penyelesaian konflik agraria dan pengakuan kembali hak hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria yang berjalan cepat dan benar.
  5. Segenap Bangsa Indonesia untuk beraslideritas untuk mereka yang berjuang untuk HAM dan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat. (@d2)

 258 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *