Korban Ijazah Palsu Tuntut Keadilan Hakiki dan Absolut dari MA, Segera Tahan Mathius Mangentang dan Ernawati Simbolon

Jakarta, JAPOS.CO – Puluhan korban ijazah palsu Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (STT Setia) datangi Mahkamah Agung (MA) di Jalan Merdeka Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Korban melakukan demo dengan membentangkan sepanduk bertuliskan “Penjarakan Mafia Pendidikan” dan berorasi di depan pintu masuk Mahkamah Agung.

Juru bicara korban, Yusuf Abraham Selly dalam orasi menyampaikan tiga tuntutan korban ijazah bodong PGSD, yakni segera tahan terdakwa Mathius Mangentang dan Ernawati Simbolon yang telah di vonis 7 tahun penjara dengan denda RP.1 miliar dan subsider 3 bulan oleh PN Jaktim dan telah diperkuat oleh putusan PT DKI Jakarta, percepat proses persidangan di Mahkamah Agung dan hukum terdakwa sesuai tuntutan Jaksa selama 9 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar.

Menurut Yus, akibat dari perbuatan para terdakwa WNI yang cinta NKRI, Pancasila dan UUD 45 telah dirugikan hak-hak mereka dan di zalimi hak mereka hingga berdampak pada keturunan mereka.

” Kami sampaikan bahwa korban ijazah palsu telah dirugikan hak hak mereka dipotong. Mereka adalah WNI yang tinggal di jalur OPM guru SD di Papua hingga saat ini berada di Republik Indonesia harus dihargai. Kami mohon keadilan karena sebagian guru tidak mendapatkan SK Pegawai Negeri,” tegasnya.

Saat melakukan orasi, beberapa perwakilan diterima oleh Mahkamah Agung melalui bagian Hukum dan Humas Abdulah. Yus menjelaskan hasil pertemuan tersebut bahwa menyampaikan tuntutan untuk meminta supaya mereka membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mereka memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 9 tahun penjara denda satu miliar dan subsider 6 bulan.

” Kedatangan kita menceritakan tentang nasib korban yang begitu luar biasa yang sulit dalam kehidupan mereka,” ujarnya kepada wartawan.

Yus menambahkan,” Tanggapan dari Mahkamah Agung  sangat menyejukkan. Kita berharap untuk bisa secepatnya di proses segera diputuskan dan ditahan, kalau bisa sebelum Natal sudah selesai, pasalnya banyak kerugian material yang dialami oleh korban yang harus kita perjuangkan lagi,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Gerakan Rakyat Cinta NKRI asli putra Papua, Hendrik Yance Udam mengatakan guru-guru yang mengabdi bagi Nusa dan Bangsa itu khusus mengabdi bagi tanah Papua tercinta.

Ia berpendapat bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan NKRI merupakan bagian dari pada Papua.

” Untuk itu kami Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia itu langsung bersama dengan teman datang  ketempat ini untuk menuntut keadilan karena salah satu pasal di dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Hendrik.

“ Saya minta supaya tuntutan kami  dikabulkan, ini bagi anak cucu kita bagi generasi bangsa kedepan agar menjadi generasi yang cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Lanjut dia, bila proses hukum kepada pimpinan STT Setia yang telah bermuatan hukum tetap tidak dijalankan, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum dan Hendrik meminta Mahkamah Agungbdalam hal ini untuk segera mengambil keputusan berpihak kepada rakyat. Dalam persoalan ketidakadilan, persoalan ketidakadilan hukum itu juga dapat mengakibatkan bentuk daripada ketidak Cinta Rakyat Indonesia kepada Negara kKesatuan Republik Indonesia.

” Atas nama Rakyat Indonesia, saya meminta supaya Mahkamah Agung untuk dapat mengintervensi dan mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat yang termarginalkan,” tegas Hendrik.

Kemudian Hendrik juga mengajak bersama sama menjaga Bangsa ini, merawatnya serta melindungi secara bersama sama untuk generasi kedepan.

” Kami berterima kasih kepada Aparat Polri yang sudah menjaga dengan baik dan juga kepada pihak Mahkamah Agung yang sudah menerima untuk berdiakusi,” paparnya.

Hendrik berharap kedepannya, sebelum pergantian tahun 2019 proses ini sudah selsai dan ini merupakan harapan rakyat kecil.

” Mereka para Guru mengabdi di daerah konflik di pedalaman Papua seperti yang kita ketahui beberapa minggu lalu tragedi  kemanusiaan pembantaian 13 para pekerja,” jelasnya.

Guru-guru ini juga turut mengabdi di pedalaman Papua, jangan sampai mereka mengabdi untuk Bangsa dan Negara mencerdaskan anak Bangsa di pedalaman Papua untuk menumbuhkembangkan rasa semangat cinta mereka kepada NKRI pudar.

” Jadi sekali lagi, kami meminta supaya ada keadilan yang hakiki yang absolut yang kami dapatkan ditempat ini,” tutup Hendrik. (@d2)

 278 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *