Demo Aktivis Mahasiswa Tuntut Bupati dan Wakilnya Mundur Berakhir Rusuh

Pandeglang, JAPOS.CO – Aksi Demo yang berlangsung di Depan Kantor Bupati Pandeglang pada Jumat (7/12) berakhir rusuh. Demo yang dilakukan ratusan aktivis mahasiswa yang menamakan dirinya kelompok Cipayung Plus terdiri dari HMI, PMII, GMNI dan IMM ini awalnya berjalan biasa dengan melakukan orasi – orasi keras menuntut netralitas ASN dan ketegasan BAWASLU untuk bertindak tegas mengeluarkan putusan dan sanksi atas dugaan penggunaan kendaraan dinas dengan NOPOL : A 45 J yang digunakan salah satu calon legislatif DPR pusat dari partai PKS Dimyati Nata Kusumah pada acara BARAMUDA, bertempat di Cafe Baso Ngeces, Kecamatan Cimanuk pada 24 November lalu.

Caleg tersebut merupakan suami dari Irna Narulita Bupati Pandeglang yang menurut mereka (pendemo – red) pada moment lalu yang terjadi di Cimanuk itu diduga ada pelanggaran pemilu dan berbuah adanya pemanggilan oleh Bawaslu Pandeglang pada 4 hari yang lalu, namun belum ada putusan bahkan sanksi yabg di keluarkan Bawaslu atas terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu yang dituduhkan. Ditambah lagi adanya kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) OPD Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan di Hotel Seruni Bogor pada Sabtu (1/12) dan pada acara itu nampak hadir pula Caleg dari suami Bupati Pandeglang. Dengan rentetan kegiatan tersebut makin menguatkan dugaan para pendemo akan adanya pelanggaran dan politisasi ASN.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersikap netral dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk mempolitisir kepentingan pribadi atau golongan. Kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) OPD Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan di Hotel Seruni, Kabupaten Bogor Sabtu (1/12) diduga terjadi pelanggaran pemilu dan politisasi birokrasi tidak sehat, dimana disela – sela kegiatan tersebut nampak hadir calon legislatif,” ujar para pendemo.

“Hasil temuan dan putusan BAWASLU Pandeglang sangat mengecewakan terhadap ASN yang di duga melakukan pelanggaran Pemilu tidak sesuai. Kami kelompok Cipayung plus (GMNI, IMM, HMI dan PMII) Kabupaten Pandeglang menunggu ketegasan BAWASLU atas putusan atau sanksi dugaan penggunaan kendaraan dinas dengan nomor polisi bertempat di Cimanuk pada 24 November lalu yang dilakukan oleh mantan Bupati dua priode Kabupaten Pandeglang. Maka kami menuntut dan meminta Bawaslu Pandeglang segera mengeluarkan putusan atau sanksi terhadap oknum pelanggar Pemilu 2019 dan menjaga independensi BAWASLU. Meminta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang untuk mundur dari jabatannya serta bertanggung jawab. Meminta kepada ASN, TNI, POLRI, BAWASLU, KPU, Kepala Desa, BPD dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dan tidak terkooptasi pimpinan strukturalnya. Kepada seluruh elemen lapisan masyarakat untuk mengawal demokrasi Pemilu 2019 tanpa kecurangan dan berani melaporkan melaporkan pelanggaran Pemilu,”  tandas mereka. (Na2)

 272 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *