Pembantaian Terhadap Rakyat Oleh OPM di Papua, Ini Tanggapan PPAD

Jakarta, JAPOS.CO – Pembantaian terhadap rakyat sipil dan Anggota TNI oleh Gerombolan Saparatis Bersenjata OPM di daerah Nduga, Papua pada 2 s/d 4 Desember 2018 lalu menjadi perhatian bersama.

Kiki Syahnakri selaku Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD mengatakan,”Ini menjadi perhatian kita bersama dengan kehadiran OPM yang sekarang sudah menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua),”  jelasnya pada siaran pers di Jakarta Timur, Jumat (7/12).

Menurut Kiki, semula dilatari oleh masalah keadilan sosial yang belum baik, kemudian bergulir tidak terkendalikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga kini sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit berkelindan.

” Sudah menjadi isu internasional, terutama dengan kehadiran dan aksi-Aksi Gerombolan Separatis Bersenjata, serta campur tangan pihak asing,” jelas Kiki.

Kiki berpendapat tentang Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), sepatutnya tidak lagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana penyebutannya selama ini,” tuturnya.

Lanjutnya, tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI, dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer.

Pengurus Pusat PPAD dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

1.Keprihatinan atas kejadian yang meng-akibatkan tewasnya para pekerja dan masyarakat sipil di wilayah Nduga, serta turut berduka yang mendalam kepada semua keluarga korban yang ditinggalkan.

2.Menegaskan bahwa yang melakukan aksi tersebut bukan Kelompok Kriminal Bersenjata, tetapi Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka.

3.Mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka mendorong Pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu, dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah “Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua”.

4.Penangan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya. Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.

5.Mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur didaerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM.

6.Melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh-komprehensif. Menyangkut masalah menejemen operasi TNI-Polri (sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik), pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan local. (@D2)

 263 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *