Rekanan Bekerja Amburadul, Aktivitas Jalan Patunas Lumpuh

Kualatungkal, JAPOS.CO – Pembangunan kegiatan fisik di Kabupaten Tanjab Barat memang sangat dibutuhkan, apa lagi lokasi yang dikerjakan pada saat ini posisinya masih termasuk jalan protokoler, yakni Jl. Patunas yang menjadi penghubung antara Jl. Sriwijaya ke jalan Siswa.

Pembangunan rigit beton yang dilakukan oleh PT Pili And Tris Sunas memakan dana sebesar Rp. 6.733.250.000 ini terlihat jelas dikerjakan semberaut alias amburadul. Lokasi pekerjaan tersebut memang lokasi yang sangat vital, terutama bagi warga disekitar uang mencari nafkah. Nampaknya metode pekerjaan rekanan sama sekali tidak menguasai sistem pekerjaan yang akan dilakukannya, sama persisnya dengan Kons. Pengawas juga tidak mengerti dengan metode pekerjaannya.

Menyikapi hal tersebut, penggiat di Kabupaten Tanjab Barat merasa resah, dikarenakan lokasi pekerjaan itu juga berdiri swalayan, yakni fress yang selalu dikunjungi para masyarakat Kabupaten Tanjab Barat untuk berbelanja.

Kms Bujang Azhari, Ketua LSM Pakam mengatakan, dalam pekerjaan tersebut ada item penyiapan badan jalan 1.350 M2 tidak dikerjakan, timbunan biasa dari galian 243 M3 dan lapisan pondasi kelas B 108 M3 yang semestinya dikerjakan dengan rincian yang pas. Tinggi timbunan biasa dari galian itu 45 cm dan tinggi lapisan pondasi kelas B 20 cm untuk menutupi drainase lama yang akan dipadatkan dan batu Agregat B dan A bercampur dengan tanah, sehingga ketika digilas dengan Bomag terlihat seperti tanah lumpur yang dicampar. Di yakini rekanan yang kerja tidak mengikuti aturan yang ada. Herannya lagi, kenapa proyek miliaran seperti ini direksiketnya tidak ada dilokasi, padahal fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk sebagai sekretariat, yakni agenda Kons. Pengawas dan menampung aspirasi stik holder maupun masyarakat. Hal ini memang diharuskan didalam Kontrak kerja sesuai Kepres RI.

“Direksiket itu sangat penting keberadaannya, agar kons. Pengawas dapat bekerja dengan baik dan juga pelaksanaan proyek ini dikerjakan transparan, sehingga tidak menimbulkan praduga – praduga yang jauh dari hasil kualitas pekerjaan. Direksiket itu memang harus diadakan, dikarenakan direksiket tersebut sudah termasuk didalam penawaran rekanan yang mendapat pekerjaan,” sebut Ketua LSM Pakam.

Muhammad Aris, pedagang dilokasi pekerjaan mengatakan, apakah jalan ini akan ditutup total sampai 40 hari, sesuai dengan kontrak kerja rekanan. Kalau masa pekerjaan ini sampai ditutup 40 hari, lalu bagaimana nasib kami pedagang kaki lima ini untuk menyambung hidup sehari – hari, yang hanya semata mata mengandalkan pencarian dari hasil berdagang. Kalau begini cara kerja rekanan ini maka nasib kami ini bagaimana, tolong pak Bupati perintahkan Dinas bersangkutan untuk mengajar rekanan ini bekerja dengan baik dan tidak merugikan para pedagang yang ada dilokasi pekerjaannya.

“Jujur saja, kami di sini hanya untuk menyambung hidup sehari – hari, kalau kami sebagai orang tua masih bisa tahan segalanya, namun kami juga ada tuntutan dari anak – anak kami masing – masing. Anak kami juga perlu hidup pak, perlu makan dan yang lainnya, sedikitpun kami tidak akan menghambat apa – apa yang akan bapak lakukan, apa lagi soal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, cuma lihat dan perhatikan cara kerja rekanan dilokasi biar bapak bupati tau bagaimana cara kerja rekanan, kalau begini cara kerjanya, berarti rekanan akan menyusahkan kehidupan kami,” papar Muhammad Aris.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Jambi Kongres Advokat Indonesia H. Hevvi Zainsyah SH, CLA (5/12/18) mengatakan, saya ini juga pernah mendalami dunia kontraktor, jadi saya tidak bisa dibohongi tentang pekerjaan apapun.  Sudah saya amati beberapa hari, bahkan di media pun saat ini sudah ramai, namun pola kerja rekanan masih juga semau – maunya. Saya yakin, rekanan dan Kons. Pengawasnya ini sama sekali tidak mengetahui sistem pekerjaannya, terlihat jelas dilokasi kerjanya amburadul dan saya yakini pekerjaan ini sudah jelas tidak mengikuti Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait.

“Diluar dari itu, adakah pemikiran dari rekanan untuk memikirkan nasib – nasib para pedagang di sekitar itu, beberapa banyak pedagang dilokasi kerjaan tersebut yang menjerit dan mengeluh dikarenakan akses jalannya di tutup total oleh rekanan. Kita lihat pola kerja di jalan lain, seperti jalan pahlawan, sama – sama mengerjakan pekerjaan rigit beton, namun pekerjaan di jalan pahlawan sama sekali tidak menyusahkan para pedagang yang ada diwilayah itu. Untuk hal seperti ini, bupati harus bertindak, sebab sudah beberapa kali diterbitkan di media terkait dengan pekerjaan ini yang bikin masyarakat resah, namun tidak ada tanggapan dari dinas terkait. Hal ini tentu salah satu menjadi tanggung jawab bupati, karena kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan. Kalau bupati tidak mau turun, bupati tinggal perintahkan dinas terkait untuk mengajarkan cara kerja rekanan ini yang lebih baik lagi dan tidak menyusahkan masyarakat banyak. Kalau bukan bupati yang memerintahkan Dinas PUPR, saya pastikan dinas tersebut tidak akan turun kelokasi untuk mengecek apa – apa yang terjadi dilokasi pekerjaan itu. Saya ingin tau dimana kesejahteraan masyarakat yang selalu bupati paparkan di setiap acara – acara resmi. Tolong buktikan dengan nyata, jangan hanya asal bicara saja,” ujar Ketua DPD Jambi Kongres Advokat Indonesia H. Hevvy Zainsyah SH, CLA. (tenk)

 273 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *