Konsultan Pengawas RTLH Desa Cibaliung Terkesan Tertutup Memberikan Informasi

Pandeglang, JAPOS.CO – Konsultan pengawas RTLH dari CV Perkasa Raya Mandiri akui lambannya pengiriman barang material untuk pembangunan rumah tidak layak huni ( RTLH ) dari DPRKP Provinsi Banten tepatnya di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung.

Atas keterlambatan tersebut sebanyak 11 unit RTLH mangkrak pengerjaannya. Pengakuan lambannya pengiriman barang material tertuang melalui jawaban pesan whats App konsultan kepada japos co, belum lama ini.

“Memang kita akui ada keterlambatan pengiriman material hebel, sehingga ada keterlambatan dan semua itu sudah kita lakukan tindakan dengan melakukan surat teguran, dengan tembusan ke dinas. Silahkan konfirmasi sama mandor  sama pelaksana pengadaan aja. Terkait konsultan yang belum pernah ke lapangan,” tulisnya singkat.

Namun saat di konfirmasi lebih jauh, konsultan pengawas sampai detik ini tidak memberikan jawaban, meskipun beberapa kali dihubungi, terkesan menutupi suatu keborokan program RTLH yang diawasinya.

“Perlakuan konsultan yang enggan memberikan jawaban pada wartawan saat di konfirmasi itu adalah sikap kebobrokan personal yang di tonjolkan si konsultan itu sendiri, artinya dia (konsultan – red) itu tidak profesional dalam melaksanakan kinerjanya, harusnya DPRKP Provinsi Banten mengkaji ulang untuk memilih perusahaan jasa konsultan pada program apapun selain RTLH dan menindak lanjuti,” tutur Endang bewok selaku aktifis pemerhati kebijakan dan pembangunan pemerintah.

Sambung Endang, apapun jenis proyek pemerintah mau infrastruktur, pengadaan, pemgawasan atau pun yang lainnya, sumber dananya dari Pemerintah mesti transfaran.  Semua udah ada peraturan dan undang – undangnya, contohnya di UU KIP no 14 tahun 2008 atau di Perpres, Perda dan lain – lain, banyak peraturan yang mengatur tentang itu.

“Saya rasa mereka (konsultan, perusahan pengadaan – red) bukan orang bodoh. Kalau memperhatikan contoh kasus si konsultan ini, perlakuan begini patut diduga menutupi sesuatu yang borok pada RTLH ini. Harus diingatkan si konsultannya atau mungkin dia harus ikut Diklat tentang kinerja seorang konsultan dulu. Seperti akang wartawan ini kan ikut PKW, terus nantinya ada UKW juga, biar dapat predikat wartawan profesional dalam melakukan kinerjanya, gitu kan. Sama halnya konsultan juga, dia kan dibayar oleh Dinas gak bisa semaunya bekerja, ketika ada masalah seorang konsultan harus bisa ngasih,” ujarnya. (Yan)

 333 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *