Kajagung RI Diminta Tuntaskan Kasus Pipanisasi Sampai ke Akar – Akarnya

Kuala Tungkal, Japos.co – Mega proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi  TA APBN – APBD 2007-2010 yang menelan dana Anggaran hingga Rp.408 miliar saat ini air belum juga dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tanjab Barat dan kasus pipanisasi tersebut baru berjalan beberapa pekan (tahap persidangan).

Jika diamati, kasus pipanisasi ini tidak akan tuntas hingga ke akar – akarnya. Bila kasus tersebut dapat dituntaskan hingga sampai ke akar – akarnya oleh Kajagung RI melalui Kajati Jambi yang terindikasi kasus tersebut bisa menjerat 2 oknum penguasa di Provinsi Jambi, yakni Wali Kota Jambi Sy Fasha dan Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. Safrial MS.

Ir. H. Andi Akhmad Nuzul Kadis PUPR Kabupaten Tanjab Barat menjelaskan kepada Japos.co bahwa dalam pemeriksaan kasus pipanisasi ini, dia juga hanya diperiksa sebagai saksi di Kejagung RI maupun di Kejati Jambi, terkait dengan mantan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjab Barat berinisial Hendri Sastra yang ditetapkan oleh pihak penyidik sebagai tersangka dalam kasus pipanisasi TA APBN – APBD 2007-2010 silam.

“Memang benar pada saat ini saya juga diminta oleh pihak Kejaksaan untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Terkait dengan barang – barang bukti yang lama kenapa digunakan, itu berdasarkan persetujuan dari pihak Kejaksaan, juga mengurangi kerugian uang negara, artinya, kerugian negara bisa mengecil,” sebut Ir. H. Andi Akhmad Nuzul.

Amir akbar ketua Lsm Akram (akomedasi rakyat miskin) mengatakan, proyek yang ditangani oleh Kejagung RI ini tampaknya belum juga menemukan titik terang, padahal aksi demo yang disuarakan oleh beberapa ormas di Provinsi Jambi sudah sering dilakukan. Intinya, mendesak agar kasus tersebut diusut sampai tuntas hingga ke akar -akarnya, jangan hanya yang ada ini saja yang dijadikan korban, padahal sudah jelas tersangka Hendri Sastra mengatakan bahwa 2 orang oknum pejabat tinggi di Provinsi Jambi, yakni Sy Fasha dan Safrial menerima uang miliaran rupiah dari hasil Mar’Up pekerjaan pipanisasi tersebut.

“Hal ini tentu menjadi tanda tanya. Ini jelas – jelas tersangka menjelaskan namun 2 pejabat tersebut terkesan dibiarkan begitu saja, seakan – akan kasus ini terkesan di peti eskan saja dan bakal hilang ditelan Bumi. Jika Kajagung tidak mampu untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akar – akarnya, lebih baik mundur, serahkan saja kasus ini kepada yang mampu yang bisa menuntaskan sampai ke akar – akarnya, yakni KPK. Di dalam kasus ini jangan sampai ormas dan masyarakat menilai bahwa pihak Kajagung dan Kajati Provinsi Jambi sama sekali tidak ada fungsinya, karena beberapa kasus yang ditangani terkesan hanya jalan ditempat, padahal detil kasus ini sudah diketahui pihak Kejaksaan,” ujarnya.

“Tidak tanggung-tanggung, pada TA APBD 2008 yang dialokasikan sebesar Rp.111 miliar, tahun 2009 Rp.160 miliar dan tahun 2010 sebesar Rp.137 miliar.  Itu semua serapan dari TA APBD Kabupaten Tanjab Barat, sementara Tahun Anggaran APBN 2007 sebesar Rp.7 miliar, sehingga total keseluruhan mencapai Rp.408 miliar. Ya Kajagung melalui Kajati Provinsi Jambi harus tuntaskan kasus ini sampai ke akar – akarnya, kalau tidak bisa untuk menuntaskan kasus ini lebih baik mundur saja,” ucap Amir Akbar.

Ditempat terpisah, Auditor Hukum, Advokat Amin Taufik SH, CLA memaparkan, sangat disayangkan, karena tersangka Hendri Sastra di dalam kasus pipanisasi ini sama sekali tidak memaparkan yang sebenarnya di saat persidangan sedang dilanjutkan diruangan PN Prov. Jambi. Memang benar tersangka melibatkan 2 orang oknum pejabat tinggi di daerah tersebut, 2 oknum itu ikut serta menikmati uang miliaran rupiah hasil dari korupsi dalam kasus pipanisasi ini. Seharusnya hal ini dipaparkan tersangka disaat sidang sedang berjalan didalam ruangan PN Prov. Jambi, bukan diluar siding. Jika itu dipaparkan agar Hakim Ketua dan pihak Kejaksaan mengetahui hal – hal tersebut, jadi kata – kata tersangka itu bisa dijadikan salah satu alat bukti. Tersangka tersebut hanya memaparkan diluar sidang, bukan disaat sidang sedang berjalan, maka dari itu pihak Pengadilan dan Kejaksaan tidak akan dapat mengungkap semuanya. Kasus pipanisasi ini jika mau terbongkar, itu tergantung kepada tersangka/terdakwa, dengan catatan dia membeberkan apa – apa yang dia ketahui yang dianggapnya ada penyimpangan atau Mar`Up dan korupsi didalam pekerjaan pipanisasi tersebut disaat sidang sedang digelar. Jika memang tersangka memaparkan semua itu didalam persidangan PN Prov. Jambi, saya yakin semuanya akan terbongkar dan akan tuntas hingga ke akar – akarnya.

“Kalau dari hasil pengecekan proyek oleh BPK RI perwakilan Prov. Jambi pada saat itu, memang banyak kekeliruan. Pekerjaan 13 unit jembatan penyemberangan pipanisasi tidak selesai dan juga nilai kontrak berbeda, pekerjaan reservoir rumah jaga (tunggu) dan rumah genset di Kec. Teluk Nilau, serta pemasangan pipa 300 mm, terdapat 431 batang pipa yang belum terpasang, dengan nilai Rp.1,10 miliar. Selain itu BPK juga menilai penyusunan Perda nomor 4- 2009 yang mengatur Anggaran Tahun jamak, sangat janggal. Proyek Tahun Jamak (Multiyears) ini meliputi pengadaan dan pemasangan pipa dari Kec. Teluk Nilau menuju Parit Panting, namun terputus sepanjang 4 kilometer, pembuatan reservoir (Bak penampungan air), dan juga pengadaan dan pemasangan water pump yang semestinya terpasang di beberapa titik dilokasi, namun tidak terealisasi pada saat itu. Dalam kasus ini, pihak kejaksaan harus lebih teliti, jika pihak Kejaksaan tidak teliti dan tidak mampu, maka uang negara yang dirugikan oleh oknum rekanan dan oknum pejabat yang berwenang akan berjalan mulus untuk korupsi disetiap Tahun Anggaran Kabupaten Tanjab Barat,” jelas Auditor Hukum Amin Taufik SH, CLA. (tenk)

 437 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *