Mekanisme Perencanaan, Penyusunan Dan Pembahasan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bogor, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara umum, Peraturan Bupati ini terdiri dari 21 BAB dan 168 Pasal, beberapa Pasal diantaranya mengatur mengenai mekanisme penyusunan produk hukum daerah yang terdiri dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan, (25/6/18) yang lalu.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sedangkan Dalam menyusun materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan beberapa asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Sedangkan untuk Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai ketentuan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Jenis dan hierarki kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dalam rangka untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan Daerah, kewenanganyang lokasinya dalam Daerah, kewenangan yang penggunanya dalam Daerah, kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Adapun muatan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ancaman pidana kurungan atau pidana denda yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi tersebut Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Untuk sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati ini produk hukum daerah dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama berupa peraturan terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sementara kategori kedua berupa penetapan terdiri dari Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Adapun tahapan yang ditempuh dalam penyusunan peraturan daerah terdiri dari perencanaan penyusunan peraturan daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah serta penetapan, penomoran, pengundangan, pendokumentasian dan autentifikasi.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Penyusunan Propemperda dilaksanakan secara bersama- sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati yang didalamnya memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan Daerah, penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat Daerah. Penyusunan dan penetapan Propemperda ini dilakukan setiap tahun sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penetapan rancangan Perda tentang APBD. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada DPRD dan Bagian Perundang-undangan.

Hasil penyusunan Propemperda yang dilaksanakan secara bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas akibat putusan MahkamahAgung, APBD, penataan kecamatan, dan penataan desa. Kemudian disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4) dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Perundang-undangan, dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Dalam ketentuan Pasal 17 disebutkan bahwa penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal, yang terdiri atas instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan. Bagian Perundang-undangan selaku koordinator menyiapkan surat Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya disertai penjelasan atau keterangan yang cukup dan/atau naskah akademik. Kemudian Bagian Perundang-undangan menghimpun dan mengolah usulan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah serta menyusunnya dalam rancangan Propemperda untuk dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Propemperda yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan hasil rapat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Setelah itu Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD mengenai penyampaian rancangan Propemperda usulan Bupati untuk dibahas bersama Bapemperda.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah, Pemrakarsa melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur sedangkan teknik penyusunan naskah akademik sesuai peraturan perundang-undangan. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dalam penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Perundang-undangan dan perangkat daerah/instansi/lembaga lain sesuai keterkaitan materi sedangkan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam penyusunan naskah akademik, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (4).

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 26 dijelaskan bahwa dalam menyusun rancangan Peraturan daerah, Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa, dengan keanggotaan Tim penyusun terdiri atas Perangkat Daerah Pemrakarsa, Bagian Perundang-undangan, Perangkat Daerah terkait dan/atau Perancang peraturan perundang-undangan serta Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keangotaan tim penyusun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Setelah menyusun rancangan Peraturan Daerah ketua tim penyusun melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan, selanjutnya rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa dan hasil rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perundang-undangan. Untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dibentuk Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dijelaskan keanggotaan tim terdiri atas Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua, Kepala Bagian Perundang-undangan selaku Wakil Ketua, Kepala Sub Bagian Pembentukan Peraturan Daerah pada Bagian Perundang-undangan selaku Sekretaris dan Pejabat/Pegawai pada Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi materi teknis dan/ atau yuridis selaku anggota. Sedangkan untuk membantu pelaksanaan tugas tim tersebut, Ketua menunjuk pelaksana administrasi dan pelaksana teknis. pemnbahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh tim tersebut dengan mengikutsertakan pemrakarsa dan instansi/pihak/lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan Bagian Perundang- undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD mengenai Penyampaian rancangan Peraturan Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1). Sekretaris Daerah dan/atau Bupati dapat mengoreksi rancangan Peraturan Daerah dan/atau meminta paparan atas rancangan Peraturan Daerah kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dan/atau Kepala Bagian Perundang-undangan. Setelah Surat Bupati ditandatangani oleh Bupati maka disampaikan oleh Bagian Perundang-undangan kepada DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD, yang berisi paling sedikit memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah. Untuk rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan naskah akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah. Untuk pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati, yang berisi paling sedikit memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda. Untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah. Kemudian berdasarkan surat tersebut, Bupati atau Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengkaji rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah/ lembaga/pihak terkait. Setelah dilakukan pembahasan Bagian Perundang-undangan menyiapkan surat tanggapan Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditandatangani Bupati dan menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD. Sedangkan untuk pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 40.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Kepala Bagian Perundang-undangan disampaikan kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.

Apabila rancangan Peraturan Daerah tersebut memerlukan evaluasi, maka rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bupati dan DPRD melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi yang selanjutnya Peraturan Daerah hasil penyesuaian tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat untuk diberikan Noreg.

Terhadap Peraturan Daerah baik yang tidak memerlukan atau memerlukan evaluasi setelah memperoleh Noreg dari Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dengan dilakukan penandatanganan oleh Bupati dalam rangkap 4 (empat).

Dalam ketentuan Pasal 43 dijelaskan untuk penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dengan menggunakan Nomor bulat.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 44 untuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah dan pengundangan tersebut merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Apabila dalam pengundangan Peraturan Daerah tersebut mencantumkan Tambahan Lembaran Daerah, yang memuat penjelasan Peraturan Daerah, maka dicantumkab nomor Tambahan Lembaran Daerah yang ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, Bagian Perundang-undangan, dan Pemrakarsa, kemudian Peraturan Daerah dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sedangkan untuk semua Autentifikasi atas Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani dan diberi penomoran. Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Perundang-undangan dan Pemrakarsa.

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Untuk keterpaduan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati, Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan Peraturan Bupati yang akan dibentuk pada tahun berikutnya. Bagian Perundang-undangan menghimpun dan mengolah usulan Peraturan Bupati tersebut sebagai bahan rapat koordinasi rencana pembentukan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah. Rapat koordinasi rencana pembentukan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah diselenggarakan dalam rangka memperoleh kepastian perencanaan data maupun waktu pembentukan Peraturan Bupati yang akan diusulkan untuk tahun berikutnya. Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati untuk tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 untuk melaksanakan peraturan daerah, atas kuasa peraturan perundang-undangan, atau sesuai kebutuhan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama, yang disusun oleh pemrakarsa. Dalam hal Pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama merupakan instansi diluar Perangkat Daerah, maka penyusunan dilaksanakan oleh KepalaPerangkat Daerah berdasarkan kesesuaian materi. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama untuk Perangkat Daerah dapat membentuk Tim yang kemudian rancangan tersebut disampaikan kepada Bagian Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian dan pembahasan.

Tata cara penyampaian penyampaian rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama, sebagai berikut:

  1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat yang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BagianPerundang-undangan;
  2. dalam hal rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama berasal dari lingkup Sekretariat Daerah, maka Asisten sesuai bidang tugasnya menyampaikan nota yang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Perundang-undangan;
  3. penyampaian surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, disertai dengan lampiran sebagai berikut:
    1. rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama;
    2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar disusunnya rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama; dan
    3. data-data/dokumen pendukung lainnya jika ada.

Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama sesuai dengan tata cara diatas dan/atau berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi substansi materi masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, maka Bagian Perundang-undangan dapat mengembalikan usulan rancangan kepada Pemrakarsa secara tertulis.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 untuk pembahasan rancangan peraturan bupati dan peraturan bersama, Bagian Perundang-undangan mengkoordinasikan pembahasan rancangan peraturan bupati dan peraturan bersama berdasarkan perintah Bupati, Sekretaris Daerah dan Asistem Pemerintahan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pembahasan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dapat dilakukan melalui pengkajian dan pengharmonisasian oleh Bagian Perundang-undangan bersama dengan Pemrakarsa atau dibahas bersama dengan Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Bupati dengan mengikutsertakan Pemrakarsa dan instansi/ pihak/lembaga terkait lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) bahwa Tim Penelitian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Bupati memiliki tugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dan dibentuk dengan Keputusan Bupati, dengan keanggotaan Tim terdiri dari atas:

  1. Sekretaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, selaku Ketua;
  3. Kepala Bagian Perundang-undangan selaku Wakil Ketua;
  4. Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah padaBagian Perundang-undangan, selaku Sekretaris; dan
  5. Pejabat/Pegawai pada Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi materi teknis dan/atau yuridis, selaku anggota.

Untuk membantu pelaksanaan tugas tim tersebut, Ketua menunjuk pelaksana administrasi dan pelaksana teknis. Kepala Bagian Perundang-undangan membubuhkan paraf pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah selesai dibahas kemudian disampaikan kepada Pemrakarsa untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaraf naskah nota penyampaian rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dengan melampirkan rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama tersebut.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 bahwa Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati atauPeraturan Bersama yang telah dibubuhkan paraf koordinasi. Perubahandan/atau penyempurnaan rancangan tersebut dikembalikan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan dan selanjutnya hasil penyempurnaan rancangan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dibubuhkan paraf koordinasi setiap halaman oleh Kepala Bagian Perundang-undangan. Kemudian Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan tersebut kepada Bupati untuk ditetapkan.

Rancangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penandatanganan dan penetapan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedangkan penandatanganan Peraturan Bersama dibuat dalam rangkap 4 (empat) atau lebih sesuai kebutuhan. Setelah ditandatangani dan ditetapkan oleh Bupati selanjutnya diberi nomor oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dengan menggunakan nomor bulat.

Dalam Pasal 58 Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama tersebut mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam produk hukum yang bersangkutan. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 59 bahwa Sekretaris daerah mengundangkan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Setelah dilakukan pengundangan maka berdasarkan Pasal 60 disebutkan bahwa pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Bagian Perundang-undangan dan Pemrakarsa. Sedangkan Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama dilakukan oleh Sekretaris daerah masing-masing daerah, Bagian Perundang-undangan atau bagian hukum masing-masing daerah, pemrakarsa masing-masing daerah. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama tersebut kemudian dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam Pasal 62 disebutkan bahwa untuk autentifikasi atas Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani dan diberi penomoran. Sedangkan untuk Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama dilakukan oleh Bagian Perundang-undangan dan Pemrakarsa.

Dalam perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tersebut dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD, penyusunan rancangan peraturan DPRD, pembahasan rancangan peraturan DPRD dan penetapan serta penandatanganan peraturan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 dijelaskan bahwa untuk penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD dengan menggunakan nomor bulat yang selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah kemudian peraturan DPRD tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan. Sekretaris Daerah mengundangkan peraturan DPRD dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerh, Sekretaris DPRD, alat kelengkapan DPRD pemrakarsa dan Bagian Perundang-undangan yang dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta dilakukan autentifikasi, penggandaan dan pendistribusian oleh Sekretaris DPRD setelah ditandatangani dan diberi penomoran.

Dalam ketentuan Pasal 76 dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan Keputusan Bupati merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing -masing dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Untuk keterpaduan perencanaan penyusunan Keputusan Bupati, Bagian Perundang-undangan menyiapkan dan menyampaikan surat Bupati atau Sekretaris Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan usulan Keputusan Bupati yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Setelah usulan Keputusan Bupati disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah, maka Bagian Perundang-undangan selanjutnya untuk menghimpun dan mengolah usulan Keputusan Bupati tersebut sebagai bahan rapat koordinasi rencana pembentukan produk hukum daerah non Perda. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperoleh kepastian perencanaan data maupun waktu pembentukan Keputusan Bupati yang akan diusulkan untuk tahun berikutnya. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan Rencana Penyusunan Keputusan Bupati untuk tahun berikutnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk penyusunan rancangan Keputusan Bupati didalam Pasal 78 dijelaskan bahwa kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau pembahasan dengan Perangkat Daerah/ lembaga/pihak lain dengan memperhatikan kesesuaian materi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudain setelah dilakukan koordinasi dan/atau pembahasan rancangan keputusan bupati tersebut disampaikan kepada Bagian Perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi. Penyampaian rancangan keputusan bupati tersebut dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

  1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat memuat latar belakang atau alasan disusunya rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
  2. dalam hal rancangan Keputusan Bupati berasal dari lingkup Sekretariat Daerah, maka Asisten sesuai bidang tugasnyamenyampaikan notayang memuat latar belakang atau alasan disusunnya rancangan KeputusanBupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepadaKepalaBagianPerundang-undangan;
  3. penyampaian surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, disertai dengan lampiran sebagai berikut:
    1. rancangan Keputusan Bupati;
    2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar disusunnya rancangan KeputusanBupati; dan
    3. data-data/dokumen pendukunglainnya jika ada

Dalam hal Pemrakarsa tidak menyampaikan rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tata cara tersebut diatas dan/atau berdasarkan hasil pengharmonisasian dan pemantapan konsepsisubstansi materi masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, maka Bagian Perundang-undangan dapat mengembalikan usulan rancangan kepada Pemrakarsa secara tertulis.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah memperoleh pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi sebagaimana disebutkan diatas dibubuhkan paraf oleh Kepala Bagian Perundang-undangan pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati, kecuali untuk lampiran Keputusan Bupati. Kemudian Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibubuhkan paraf tersebut disampaikan kepada Pemrakarsa untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati, termasuk tiap halaman lampiran Keputusan Bupati. Setelah dibubuhkan paraf koordinasi oleh Pemrakarsa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris Daerah membubuhkan paraf atas halaman terakhir yang mencantumkan tandatangan Bupati.

Mekanisame penetapan, penomoran, pendokumentasian dan autentifikasi Keputusan Bupati, sebagai berikut:

  1. rancangan Keputusan Bupati yang telah dibubuhkan paraf disampaikan oleh Sekretaris Daerah melalui nota penyampaian yang dibubuhkan paraf koordinasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Perundang-undangan untuk dismpaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan ditandatangani;
  2. penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Perundang-undangan dengan menggunakan nomor kode klasifikasi;
  3. pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Bagian Perundang-undangan dan pemrakarsa;
  4. autentifikasi atas Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan setelah ditandatangani dan diberi penomoran; dan
  5. penggandaan dan pendistribusian Keputusan Bupati dilakukan oleh pemrakarsa.

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 85 bahwa perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penomoran, autentifikasi dan penggandaaan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD berpedoman kepada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati disebutkan dalam ketentuan Pasal 153 bahwa Bupati dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan keputusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang ditandatangani. Wewenang yang didelegasikan dapat bersifat administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan maupun wewenang lainnya dan pendelegasian wewenang tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati sendiri.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 154 bahwa penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah diatas kertas berkop surat perangkat daerah/kecamatan yang bersangkutan. Untuk Judul keputusan ditulis KEPUTUSAN KEPALA (….nama perangkat daerah…)/

CAMAT (….nama kecamatan…). Sedangkan Nama jabatan pada

Penutup ditulis KEPALA (….nama perangkat daerah…)/CAMAT (….nama

kecamatan…) tanpa ditulis a.n. BUPATI BOGOR terlebih dahulu. Tandatangan kepala perangkat daerah dicap stempel perangkat daerah yang bersangkutan.

Perangkat Daerah/Kecamatan yang memproses penandatangan Keputusan tersebut diatas untuk menyampaikan tembusan Keputusan kepada lembaga dan/atau perseorangan sesuai keterkaitan materi. Tembusan tersebut ditulis pada bagian paling bawah kiri halaman, sejajar dengan Menimbang, Mengingat, memperhatikan (jika ada), dan Menetapkan. Kemudian untuk penulisan tembusan diawali dengan singkatan Yth., diikuti jabatan atau nama penerima tembusan. Kemudian dalam hal penerima tembusan adalah lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah/pihak, maka urutan penulisan tembusan disesuaikan dengan tingkat jabatannya. Sedangkan untuk Ketentuan mengenai teknik penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Camat yang mencabut atau merubah Keputusan yang lama sesuai ketentuan dalam peraturan ini yang berhubungan dengan pencabutan atau perubahan Produk Hukum Daerah.

Teknik penyusunan keputusan yang mengatur pemberian perizinan dan nonperizinan terdiri dari konsiderans, dasar hukum, ketentuan mengenai memperhatikan, batang tubuh, tembusan dan Dokumen Keputusan Perizinan dan Nonperizinan.

Ketentuan Pasal 155 menyebutkan bahwa materi muatan Konsiderans untuk Keputusan tentang pemberian perizinan dan nonperizinan, antara lain mengenai:

  1. informasi tentang surat permohonan perizinan atau nonperizinan dan kegiatan yang akan dilakukan;
  2. hasil kajian teknis dan legal aspek atas obyek/kegiatan yang dimohon dengan ketentuan tata ruang dan ketentuan teknis dan/ atau pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. hasil kajian legal aspek atas subyek/pemohon perizinan atau nonperizinan;
  4. uraian mengenai dapat disetujuinya permohonan perizinan atau nonperizinan; dan/atau
  5. dalam hal permohonan perizinan atau nonperizinan berkaitan dengan perizinan atau nonperizinan lain yang mendasarinya, Keputusan tersebut dicantumkan dalam Konsiderans.

Ketentuan Pasal 156 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Dasar Hukum Keputusan perizinan dan non perizinan yang akan diterbitkan berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Bogor, penyelenggaraan Negara yang bersig dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, pemerintahan daerah, kegiatan yang dimohon, subyek/pemohon perizinan dan nonperizinan, keputusan perizinan yang mendasari penerbitan keputusan perizinan dan nonperizinan yang dimohon, dan peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.

Ketentuan Pasal 157 disebutkan bahwa materi muatan dalam Batang Tubuh keputusan perizinan dan nonperizinan, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. pemberian perizinan dan nonperizinan;
  2. ketentuan teknis perizinan dan nonperizinan;
  3. kewajiban dan larangan pemegang izin dan nonperizinan;
  4. pembatalan dalam hal pemegang izin dan nonperizinan menyampaikan dokumen yang tidak benar;
  5. pencabutan dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan perizinan dan nonperizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. masa berlaku perizinan dan nonperizinan.(Adv/Boston)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!