Robohkan Tembok Sekolah, Diduga Kepala SDN Munjul 01 Salahi Pasal 406 KHUP

Jakarta, Jaya Pos — Kepala SDN Munjul 01 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Urip Tarsam ditenggarai menjebol tembok sekolah. Pasalnya, tembok ruang kelas diduga sengaja dirobohkan tanpa ada payung hukum berupa surat dari gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Tindakan yang dilakukan Kepala SDN Munjul 01 ini demi Regrouping, yaitu penggabungan dari dua sekolah menjadi satu. Ketika dikonfirmasi terkait SK Regrouping Kepala SDN Munjul 01 tidak dapat memperlihatkannya.

Begitu juga dengan SK dari pihak terkait dalam merobohkan tembok tersebut yang juga tidak dapat diperlihatkan. Tindakan tersebut diduga melanggar pasal 406 ayat (1) KHUP yang berbunyi, setiap orang terutama pegawai negeri tidak boleh secara sengaja dan sadar melawan hukum melakukan perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat di pakai lagi, menghilangkan suatu barang milik negara, sehingga menyebabkan kerugian negara.

Saat dikonfirmasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur lewat sosmed, Abdullah Rachem mengungkapkan pihaknya akan menelusuri kejadian tersebut. “Mohon maaf saya akan telusuri dulu kejadiannya,” tulisnya diakun sosmed.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Government Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar M Situmorang mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan sengaja membongkar bangunan gedung milik negara adalah tindak pidana.

“Itu gedung sekolah ada IMB, ada konsultan konstruksi bangunan, ada peruntukan ruangan dan jumlah ruangan. Itu semuanya bersumber dari APBD, kok kepala sekolah seenaknya saja main robohkan gedung negara. Dasarnya apa. Saya mohon saat ini para kepala sekolah setelah sejahtera lewat tambahan di luar gaji berupa TKD dari Provinsi DKI Jakarta, tolong dihentikan dan dievaluasi,” ujarnya.

“Setiap barang yang dibeli atau dibangun menggunakan APBD dan APBN merupakan aset negara. Semua sudah terdata di aset, jadi kalau mau dibongkar ataupun dihilangkan harus melakukan penghapusan aset,” terangnya.

Pengacara kondang itu juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk meninjau kembali keberadaan Kepala Sekolah SDN Munjul 01.

Andar situmorang, mengatakan kepala sekolah telah mengambil keputusan sendiri tanpa mengajukan penghapusan aset dan meminta ijin tertulis kepada atasannya.

“kepala sekolah kan ada pimpinan, seharusnya yang bersangkutan melaporkan atau meminta izin terlebih dahulu kepada gubernur dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,” terangnya. (Berutu)

 1,166 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *