Kurun Waktu 2018, Pemkot Surabaya Munculkan Sanksi Blacklist Kepada 12 Rekanan

Surabaya, JAPOS.CO – Kontrak antara penyedia jasa dan penawar jasa di suatu penyelenggara pemerintah lewat SKPD menugaskan melalui satuan kerja pemerintah kota di tahun 2018 menuai hasil yang diharapkan dan juga beberapa menuai masalah.

Dalam suatu paket pekerjaan sudah tersusun kisi-kisi dalam dokumen persyaratan disertai ketentuan yang berlaku kesepakatan dalam penandatangan integritas waktu awal pekerjaan dan finish pekerjaan.

Sudah tercantum ketentuan dan terkoreksi secara evaluasi oleh panitia lelang, antara lain menimbang refrensi kemampuan dasar, tenaga trampilan, keahlian, teknik, legalitas bendera, modal dasar dan dipercaya mempunyai sertifikasi kusus pada bidangnya.

Akan tetapi dari hasil evaluasi komentar dan sebuah opini beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Jawa Timur Zein sosok aktivis penggiat pembangunan ketika muncul adanya nama rekanan yang terblacklist dalam portal menanggapi serius.

Bahkan mengakui ketegasan penyelenggara pemerintah patut diberikan penilaian dan prestasi akan kinerja mereka, karena bisa dijadikan efek jera untuk rekanan nakal yang terindikasi banyaknya persoalan dan penyimpangan pekerjaan asal asalan atau sistem pada rekanan yang kurang kesiapan berdampak pada pekerjaan.

“Salah satu contoh, terkait metode di lapangan menyebutkan lain tim atau tenaga ahli yang ditampilkan dalam susunan struktur atau nama komanditer yang masuk dalam sebuah PT atau CV diduga tidak bisa ditampilkan dilapangan sesuai persyaratan yang mereka tawarkan dalam lelang hingga pada saat proses pelaksanaan lapangan sering kali mengalami kesulitan,” ucapnya.

Dari pantauan dilapangan dan monitoring wartawan, dalam kurun waktu kurang dari setahun bila melihat tanggal serah trima STT perbandingan kondisi lapangan dengan waktu kerja, beberapa paket proyek tidak mencapai nilai kesempurnaan selesai tepat waktu, bahkan mereka harus menerima denda berjalan.

Pemerintah memberikan kebijaksanaan waktu, yaitu perpanjangan penyelesaian, mengingat tugas pokok dan fungsi penyelenggara bidang satuan kerja menegaskan untuk rekanan ketidaksanggupan pekerjaan, tidak menyelesaikan sesuai regulasi dalam persyaratan ketentuan yang berlaku, maka rekanan mendapatkan bekclis yang berlaku 1 – 2 tahun.

Di tahun 2018, penilaian yang terkoreksi oleh penyelenggara menyaring terdapat 12 rekanan yang masuk daftar hitam, antara lain CV Baruna, Cipta Makmur Abadi, CV Tuah Mandiri, CV Christi Kusuma Sakti, CV Makaraya Mandiri, CV Satelit Nusantara, CV Mitra Kontruksi, CV Jaya Mandiri Persada, CV Alam Hijau, CV Terus Jaya, PT Bukidalam Barisani dan PT Budi Karana Jaya.

Mengingat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka masyarakat luas bisa menilai sudut pandang baik buruknya kinerja yang kurang berpotensi dan kemampuan
bidang masing-masing penguasaan kerja lapangan oleh rekanan secara professional.

“Sanksi blacklist yang dilakukan penyelenggara pemerintah sangat diharapkan guna mencegah kegagalan kontruksi sesuai UUD No 18 Tahun 1999,” ucap Zein.(Junn)

 646 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *